Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Ketua DPRP: KPU Papua jangan terkesan kerja karena uang
  • Rabu, 04 Oktober 2017 — 18:24
  • 805x views

Ketua DPRP: KPU Papua jangan terkesan kerja karena uang

"KPU Papua jangan ngotot bertahan karena uang, jangan sampai ada kesan kalau KPU Provinsi Papua kerja hanya karena uang. Kan kalau anggaran itu kurang, dapat didorong dalam APBD perubahan," kata Wonda, Rabu (4/10/2017).
Gubernur Papua, Lukas Enembe menyaksikan penandatanganan Naskah Danah Hibah Daerah (NPDH) untuk Pilgub Papua 2018, oleh Kapolda Papua, Irjen (Pol) Boy Rafli Amar beberapa hari lalu - Jubi/Alex
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, mengingatkan KPU Papua jangan sampai ada kesan lembaga itu hanya bekerja karena uang.

Ini dikatakan Wonda terkait sikap KPU Papua yang terkesan tidak mau menerima dana hibah Pemprov Papua, untuk pelaksanaan pilgub 2018, senilai Rp850 juta, dari Rp1.069 triliun yang diajukan lembaga penyelenggara itu.

"KPU Papua jangan ngotot bertahan karena uang, jangan sampai ada kesan kalau KPU Provinsi Papua kerja hanya karena uang. Kan kalau anggaran itu kurang, dapat didorong dalam APBD perubahan," kata Wonda, Rabu (4/10/2017).

Menurutnya, KPU Papua harusnya menerima dana hibah dari Pemprov Papua terlebih dahulu. "Inikan diajukan dengan asumsi lima kandidat. Padahal kan belum pasti apakah akan ada lima kandidat. Anggaran harusnya tidak menjadi masalah, karena ada pemerintah. Pemerintah ini bukan swasta," ujarnya.

Katanya, KPU Papua sebaiknya bekerja dulu menggunakan dana yang ada. Jika dalam perjalanannya dana itu kurang, tentu pemerintah provinsi tidak akan tinggal diam.

"Kami akan mengundang KPU Papua, tapi tidak ada kaitannya dengan dana hibah, karena itu ranah eksekutif. Kami akan undang KPU membicarakan mekanisme tahapan pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur," katanya.

Mekanisme tahapan pendaftaran pasangan bakal calon mendatang, lanjut Wonda, mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otsus Papua.

"Seperti ketika Pilgub Papua 2013 lalu pendaftaran dilakukan di DPR Papua, kemudian diserahkan ke Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk mendapat pertimbangan, kemudian dikembalikan ke DPR Papua, dan diserahkan ke KPU," ucapnya.

Katanya, selain pendaftaran, pemaparan visi misi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua, juga akan dilakukan di DPR Papua, dan dewan akan membentuk pansus pilkada. (*)

loading...

Sebelumnya

Mobil di dasar jurang dan dikabarkan hilang, Bidan Nani akhirnya ditemukan

Selanjutnya

Gerindra tunggu keputusan partai, terkait posisi Waket III DPRP

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe