Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Sulawesi
  3. Aswad akan gugat praperadilan KPK
  • Kamis, 05 Oktober 2017 — 18:35
  • 1045x views

Aswad akan gugat praperadilan KPK

Jadi silakan saja ajukan praperadilan, kami akan hadapi
Ilustrasi. CNN Indonesia/Jubi
Editor : Syam Terrajana

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jakarta, Jubi - Mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman dikabarkan akan mengajukan gugatan praperadilan terkait dua kasus korupsi yang menjeratnya. Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang pun tidak mempermasalahkan terkait praperadilan yang diajukan Aswad.

"Enggak apa-apa. Ini kan bagian dari cek and balance," kata Saut di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/10).

Ditemui terpisah, juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya melalui biro hukum akan menghadapi sidang praperadilan tersebut. Dia mengatakan, ada cukup banyak praperadilan yang dihadapi KPK dan ada satu atau dua permohonan yang diterima.

"Tapi tentu ‎seluruh praperadilan itu kami hadapi. Persiapannya sama. Karena sebenarnya yang diuji, kalau mengacu pada Perma No 4 tahun 2016 itu adalah aspek formalitas. Jadi silakan saja ajukan praperadilan, kami akan hadapi," ungkap Febri.

Diketahui, ‎Aswad dijerat dua kasus oleh KPK. Pertama, ia selaku Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan 2011-2016 ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah menyalahgunakan wewenangnya untuk memberi izin eksplorasi pertambangan, eksploitasi pertambangan serta izin usaha produksi kepada sejumlah perusahaan di Pemkab Konawe Utara dari 2007 sampai 2014. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 2,7 triliun.

Kasus kedua, Aswad diduga menerima suap dari sejumlah perusahaan sebesar Rp 13 miliar. Uang itu diterima Aswad selama menjabat sebagai bupati Konawe Utara 2007-2009.

Dalam kasus dugaan korupsi izin pertambangan, Aswad dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk kasus suap, Aswad dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, KPK melanjutkan penyidikan dugaan korupsi terkait pemberian izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, tim KPK melakukan penggeledahan di kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Konawe Utara.

“Dari penggeledahan itu kami menyita sejumlah dokumen terkait aspek perizinan lingkungan hidup,” kata Febri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/10).

Selain penggeledahan, tim KPK juga melakukan pemeriksaan saksi. Ada enam saksi yang diperiksa untuk kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin tambang. Febri mengatakan, pemeriksaan akan berlanjut ketika tim KPK sudah tiba di Jakarta. Selain saksi, KPK juga akan memeriksa tersangka.(*)

Sumber: Merdeka.com/Tempo.co

 


 


 

loading...

#

Sebelumnya

Korupsi Konawe Utara, lebih besar dari korupsi E-KTP

Selanjutnya

Hakim yang rakus dan usaha menyelamatkan ibu

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe