Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Legislator minta konflik nelayan dituntaskan
  • Kamis, 05 Oktober 2017 — 21:06
  • 1238x views

Legislator minta konflik nelayan dituntaskan

Ia khawatir konflik yang muncul sejak 9 Agustus 2017 itu akan menjadi bom waktu.
Ilustrasi Pelabuhan Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua - codymavs.file.wordpress.com
Arjuna Pademme
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Legislator Papua dari daerah pemilihan III, Kabupaten Mimika, Mathea Mamoyao minta agar pertikaian antara nelayan asli Papua dan non-Papua di Pelabuhan Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, agar diselesaikan secara tuntas. Ia khawatir konflik yang muncul sejak 9 Agustus 2017 itu akan menjadi bom waktu.

“Hingga kini masalah Pomako antara masyarakat asli Papua dengan masyarakat nusantara belum diselesaikan secara baik,” kata Mathea, Kamis (5/10/2017).

Menurut dia, dinas kelautan dan perikanan juga bertanggung jawab dalam masalah ini, karena pertikaian diduga akibat dari kecemburuan bantuan fasilitas menangkap ikan kepada salah satu kubu nelayan.

“Ini yang membuat nelayan lokal cemburu, dan memunculkan pergesekan,” ujar Mathea menambahkan.

Akibat pertikaian antara nelayan di Pomako  menyebabkan seorang warga sipil berrnama Teyo Kamter meninggal dunia karena terkena tembakan yang diduga dilakukan oknum TNI. Selain itu dua anggota TNI, Serka Yusuf dan Kopda Andi juga mengalami luka bacok.

Mathea menyayangkan hingga sekarang belum jelas penyelesaiannya.  Ia berharap masalah itu tidak didiamkan. “Agar nelayan asli Papua dan nelayan nusantara  tidak ada gesekan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, bidang politik, hukum, dan HAM, Orwan Tolli Wone mengatakan agar pemerintah setempat bersama aparat penegak hukum berperan aktif menyelesaikan.

“Harus ada kejelasan penyelesaian dan kedua kubu dipertemukan  mencari solusi,” kata Orwan.

Ia  berharap setelah ada titik temu seharusnya  dituangkan dalam surat penyataan oleh kedua pihak. “Aagar tidak ada lagi masalah dikemudian hari," katanya. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Panwaslu diminta perhatikan kondisi holistik daerah

Selanjutnya

Rumah Sakit Bhayangkara layak untuk rehabilitasi narkoba

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe