Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Kekerasan marak, PNG moratorium ijin kepemilikan senjata
  • Jumat, 06 Oktober 2017 — 07:40
  • 759x views

Kekerasan marak, PNG moratorium ijin kepemilikan senjata

Jelta Wong mengatakan tidak akan ada lisensi baru yang dikeluarkan untuk “periode tak terbatas”.
Properti milik Perdana Menteri PNG, Peter O’neill, dibakar di Mendi pasca pemilihan umum – ABC News/ Melvin Levongo
Editor : Zely Ariane
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Port Moresby, Jubi – Menteri Kepolisian Papua Nugini mengajukan moratorium atas pemberian lisensi senjata baru setelah dua polisi tewas dalam serentetan kekerasan pasca pemilihan di pegunungan tinggi.

Jelta Wong mengatakan tidak akan ada lisensi baru yang dikeluarkan untuk “periode tak terbatas”.

“Pemerintah mengambil tindakan ini akibat meningkatnya jumlah kekerasan dan pembunuhan terkait senjata, yang dilaporkan terjadi di beberapa bagian dari PNG akhir-akhir ini,” katanya.

“Ini termasuk penembakan fatal dari empat anggota kepolisian - dua di Enga pada puncak pemilihan nasional tahun 2017 yang baru-baru ini selesai dan dua lagi di Provinsi Pegunungan Tinggi Selatan dalam beberapa hari terakhir.”

Terakhir kali PNG mengambil langkah seperti ini pada tahun 2000.

Pemerintah juga mencoba amnesti senjata pada bulan Januari, dan mengirim pasukan militer dan polisi ke Provinsi Hela menanggapi peningkatan kekerasan menggunakan senjata.

Pemerintah juga memperluas tindakan pengamanan itu ke provinsi lain setelah pemilihan.

Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2017 dikritik secara luas, dan perselisihan mengenai hasilnya menyebabkan demonstrasi yang diwarnai dengan kekerasan dan pembunuhan.

Wong mengatakan bahwa Royal PNG Constabulary, Angkatan Pertahanan PNG dan layanan pemasyarakatan tidak akan terpengaruh oleh moratorium tersebut.(ABC News/Elisabeth C.Giay)

loading...

Sebelumnya

Siswa siswi asal Ambae ditempatkan di sekolah-sekolah sementara

Selanjutnya

Feminisasi kemiskinan di Pasifik: perlu data dan pendekatan khusus gender

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6044x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5686x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3718x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe