Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Pasifik
  3. Feminisasi kemiskinan di Pasifik: perlu data dan pendekatan khusus gender
  • Jumat, 06 Oktober 2017 — 07:46
  • 379x views

Feminisasi kemiskinan di Pasifik: perlu data dan pendekatan khusus gender

“Yang masih kurang adalah pendekatan spesifik gender mengenai permasalahan kita, menggunakan mekanisme yang persis sama untuk laki-laki dan perempuan tidak bisa membuat kita melihat secara rinci dimana ketidaksetaraan perempuan," kata Armelle Merceron, anggota Majelis Teritorial di Polinesia Prancis.
Peserta Konferensi Triennial ke-13 tentang Perempuan Pasifik dan Pertemuan Menteri Pasifik bidang Perempuan ke-6 yang diadakan di Fiji bulan Oktober 2017 – PINA/Alisia Evans
PINA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Zely Ariane

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Suva, Jubi – Isu kemiskinan di Pasifik semakin banyak dihadapi oleh kaum perempuan.

Hal ini menjadi ikhtisar dari ‘Overview report of Women’s Economic Empowerment in the Pacific’ (Laporan Umum Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Pasifik) yang diluncurkan menjelang Konferensi Triennial ke-13 tentang Perempuan Pasifik dan Pertemuan Menteri Pasifik bidang Perempuan ke-6 yang diadakan di Fiji pada bulan Oktober 2017.

Laporan tersebut menjelaskan bagaimana jumlah perempuan dengan kesulitan rumah tangga yang terus meningkat proporsinya.

Ibu-ibu tunggal, janda-janda, dan perempuan-perempuan yang tinggal di daerah terpencil merasa semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kenyataan yang suram ini juga diakui oleh para Pemimpin Pasifik pada tahun 2012 dalam Gender Equality Declaration (Deklarasi Kesetaraan Gender) yang diluncurkan pada Pertemuan Forum Kepulauan Pasifik pada tahun itu yang diadakan di Raratonga.

Namun ini bukan berarti Pasifik belum mengalami kemajuan dalam hal kesetaraan gender.

Ada sejumlah pencapaian regional dalam perjalanan menuju kesetaraan gender ini, seperti kata Presiden Hilda Heine dari Republik Kepulauan Marshall dalam pidatonya pada pembukaan kegiatan Triennial bertema pembedayaan ekonomi perempuan pasifik tersebut.

Kemajuan ini termasuk pemberlakuan cuti melahirkan di sektor publik dan peningkatan jumlah perempuan yang terlibat pada program superannuation (dana pensiun) yang penting bagi keamanan finansial jangka panjang mereka.

Bahkan lebih dari itu, hasil awal dari Sensus Penduduk dan Perumahan 2016 di Tonga menunjukkan bahwa perempuan mendominasi lebih dari 95% dari sekitar 5000 pekerja di bidang pekerjaan yang berkaitan dengan kerajinan tangan.

Namun, pemberdayaan ekonomi perempuan harus lebih dari sekedar memberi pekerjaan kepada perempuan:

“Inti dari keadilan ekonomi, keadilan sosial dan keadilan lingkungan adalah tentang bagaimana saya dapat menjalani hidup saya dengan cara dimana saya dapat membuat keputusan atas tubuh saya sendiri dan atas hal-hal yang saya pedulikan di komunitas saya tanpa pemaksaan, “ jelas Noelene Nabulivou, penasihat politik untuk Diverse Voices in Action untuk Kesetaraan (DIVA for Equality).

Dalam Deklarasi Kesetaraan Gender, para Pemimpin Pasifik menyatakan perlunya menerapkan reformasi untuk memberi perempuan hak yang sama atas sumber daya ekonomi. Deklarasi tersebut memprioritaskan, antara lain, kebutuhan untuk menghilangkan hambatan terhadap pemberdayaan dan partisipasi perempuan di sektor formal dan informal.

Sesungguhnya, keadilan ekonomi adalah tentang mengatasi hambatan sosio-kultural yang berdampak pada kehidupan seorang perempuan.

Kekerasan merupakan salah satu hambatan utama yang dihadapi perempuan, termasuk kekerasan yang berhubungan dengan keadaan ekonomi.

Sebagai contoh, di Kepulauan Marshall, hampir 27% dari setiap perempuan yang memiliki pasangan melaporkan bahwa pasangan mereka merampas pendapatan mereka (perempuan) atau menolak memberi mereka uang.

Tantangan utama lainnya termasuk pembelian dan pengangkutan barang oleh perempuan-perempuan yang tinggal di pedesaan dan daerah terpencil yang secara aktif berkontribusi terhadap sektor informal.

Perempuan seperti Jai Mati.

Infrastruktur yang tidak memadai dan transportasi umum yang buruk menempatkan beban finansial tambahan di pundaknya.

“Jika kita ingin pergi ke kota kita harus membayar pengangkut barang sebesar $20 satu kali perjalanan,” jelas Mati, Presiden Klub Perempuan Multirasial Vuqele.

Mati tinggal 18 kilometer di luar Tavua, pusat kota terdekat ke komunitasnya, yang terletak di sisi barat pulau utama Fiji, Viti Levu.

Dua puluh dolar adalah jumlah yang cukup besar untuk perempuan seperti Mati yang adalah seorang janda dan bergantung pada pendapatannya sebagai petani tebu untuk bujet mingguannya sebesar $150, cukup untuk membeli makan dan membayar tagihan listriknya.

Selain itu, data dari Profil Gender 2012 di Kepulauan Cook mengungkapkan bahwa rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan pada umumnya memiliki pendapatan lebih rendah daripada pendapatan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki - dalam beberapa kasus kesenjangan ini mencapai 18%.

“Bagi saya ini menyoroti kurangnya dukungan dan pengakuan yang diberikan pada perempuan-perempuan ini,” ujar Presiden Heine saat dia mengingat tentang sebuah perjalanannya baru-baru ini dilakukannya ke kelompok masyarakat perempuan di atol Arno, atol terdekat ke ibukota Kepulauan Marshall di Majuro.

Menciptakan skema pemerintah yang dapat mendukung pengembangan aset produktif perempuan adalah bagian yang mudah untuk dilakukan kata Heine, memastikan keberlanjutan programnya lah yang sulit.

Pengumpulan data dan statistik memainkan peran penting dalam membantu pemerintah memastikan bahwa kebijakan yang mereka ambil dapat bertahan dan berkelanjutan. Dalam deklarasi mereka, para pemimpin Pasifik sepakat memperkuat upaya pengumpulan data untuk menyertakan kontribusi perempuan terhadap ekonomi melalui pekerjaan yang tidak dibayar atau tidak resmi.

Namun, lima tahun setelah diadopsinya Deklarasi Kesetaraan Gender oleh Pemimpin-pemimpin Pasifik, kesenjangan dalam data di sistem pemerintahan masih ada.

“Apa yang masih kurang adalah pendekatan spesifik gender mengenai permasalahan kita,” kata Armelle Merceron, Anggota Majelis Teritorial di Polinesia Prancis.” Karena menggunakan mekanisme yang persis sama untuk laki-laki dan perempuan berarti kita tidak bisa melihat secara rinci dimana ketidaksetaraan perempuan. Penting sekali mendesak pemimpin kita terkait betapa krusialnya mengintegrasikan pendekatan khusus gender.”

Kegiatan Triennial itu juga melibatkan negosiasi mengenai Rencana 12 Tahun untuk Kesetaraan Gender atau yang disebut Pacific Platform for Action on Gender Equality and Women's Human Rights (2018-2030).

Konferensi Triennial ke-13 Perempuan Pasifik akan berakhir pada Pertemuan Menteri Pasifik bidang Perempuan ke-6 pada tanggal 5 Oktober di mana PPA akan diadopsi dan diluncurkan.(Elisabeth C.Giay)

Sebelumnya

Kekerasan marak, PNG moratorium ijin kepemilikan senjata

Selanjutnya

Mengubah kopi jadi emas

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe