Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Pemalangan sumber air di Rawa Biru, Bupati Merauke: Itu hak masyarakat
  • Jumat, 06 Oktober 2017 — 09:06
  • 1630x views

Pemalangan sumber air di Rawa Biru, Bupati Merauke: Itu hak masyarakat

Bupati Merauke, Frederikus Gebze, mengatakan pemalangan sumber air bersih di kampung Rawa Biru, distrik Sota adalah hak masyarakat sebagai pemilik ulayat. Karena mereka menuntut perlu adanya penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah.
Kantor PT Wedu (sebelumnya PDAM) yang beralamat di Jalan Trikora – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP
Features |
Kamis, 13 September 2018 | 18:55 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Merauke, Jubi - Bupati Merauke, Frederikus Gebze, mengatakan pemalangan sumber air bersih di kampung Rawa Biru, distrik Sota adalah hak masyarakat sebagai pemilik ulayat. Karena mereka menuntut perlu adanya penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah.

Hal itu disampaikan Bupati Freddy kepada sejumlah wartawan, Kamis (5/10/2017). 

Dikatakan, pihaknya masih menunggu laporan Kepala distrik Sota bersama kepala kampung tentang hasil kesepakatan bersama masyarakat pemilik ulayat. Jika sudah ada laporan akan segera ditindaklanjuti.

“Memang perlu dilakukan negosiasi terlebih dahulu bersama masyarakat setempat sebelum pemerintah mengambil langkah lebih jauh untuk penyelesaian,” ujarnya.

Dikatakan pemalangan bukan baru sekali terjadi tetapi sudah beberapa kali.

“Apa yang menjadi harapan serta keinginan masyarakat akan diselesaikan. Tetapi tak semudah langsung dilakukan, perlu melalui beberapa tahapan terlebih dahulu,” tuturnya.

Kapolres Merauke, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Bahara Marpaung, mengatakan pemalangan sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu. Intinya, masyarakat minta pembayaran ganti rugi.

“Memang tuntutan yang diminta Rp 7 triliun. Angka yang sangat fantastis itu perlu ada kesepakatan dan dialog bersama pemerintah bersama masyarakat sebagai pemilik ulayat,” pintanya. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Pengelolaan keuangan kabupaten Merauke berjalan baik

Selanjutnya

Ribuan pil PCC beredar di Merauke, Kapolres mengaku kecolongan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe