Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Sekda Papua : Komitmen pencegahan korupsi banyak menimbulkan orang gerah
  • Jumat, 06 Oktober 2017 — 15:25
  • 505x views

Sekda Papua : Komitmen pencegahan korupsi banyak menimbulkan orang gerah

Saat ini seluruh jajaran pemerintahan provinsi Papua telah berkomitmen membenahi pengelolaan di berbagai aspek dengan melibatkan KPK.
Suasana sosialisasi korupsi di sektor pengdaan barang dan jasa di provinsi Papua - Jubi/Alex
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen menilai sikap Gubernur Papua Lukas Enembe yang komitmen menertibkan aspek penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pengadaan barang dan jasa, banyak membuat orang menjadi gerah. 

"Komitmen gubernur itu benar-benar membuat banyak orang yang merasa gerah," kata Hery, di Jayapura, Jumat (6/10/2017).

Ia mencontohkan, ketika lahirnya Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang kini telah berubah menjadi biro, langsung mendapatkan umpan balik  dan tekanan dari berbagai pihak, sehingga perjalanannya tertatih-tatih.

“Dulu sebelum ada peraturan gubernur memang banyak hal yang tidak diketahui, namun kini menjadi tahu, contohnya dalam hal perencanaan yang tentunya banyak penghematan-penghematan yang sangat luar biasa," kata Hery menjelaskan.

Saat ini seluruh jajaran pemerintahan provinsi Papua telah berkomitmen membenahi pengelolaan di berbagai aspek dengan melibatkan KPK. Hal ini dinilai sudah mendapat satu grafik positif. Ketaatan dan tanggung jawab seluruh pimpinan SKPD bisa melakukan.

"Terutama pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa intervensi,” katanya.

Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elysa Auri mengatakan keberadaan Biro Layananan Pengadaan mampu mencegah terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk itu, ia mengimbau kabupaten dan kota yang sudah membentuk agar terus meningkatkan profesionalisme dan integritas sesuai prinsip pengadaan barang dan jasa.

“Yakni, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, tidak diskriminatif dan akuntabel,”kata Elysa.

Ia meminta pemerintah kabupaten yang belum membentuk segera mengimplementasikannya. “Sebab banyak manfaat yang dapat diperoleh," katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Daerah diminta terapkan pelayanan berbasis online

Selanjutnya

APIP diminta tingkatkan kapabilitas

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe