TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Presiden minta Pertamina cari kompensasi, atasi masalah BBM di Papua
  • Rabu, 19 Oktober 2016 — 12:41
  • 575x views

Presiden minta Pertamina cari kompensasi, atasi masalah BBM di Papua

Ia membandingkan respon masyarakat di Jawa terhadap kebutuhan BBM dengan di Papua. Menurutnya, kalau di Jawa ada kenaikan seribu saja demo semuanya. Di Papua, harga Rp60 ribu, Rp100 ribu per liter bertahun-tahun rakyat diam.
Presiden Indonesia, Joko Widodo saat menyerahkan air tractor kepada pemerintah Kabupaten Yahukimo - Jubi/Yuliana Lantipo
Yuliana Lantipo
[email protected]
Editor : Kyoshi Rasiey

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Presiden Indonesia, Joko Widodo meresmikan BBM Satu Harga saat berkunjung ke Dekai, Yahukimo, Selasa (18/10/2016). Menurut presiden, BBM Satu Harga merupakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kita ketahui bersama bahwa ini sudah menahun kita nikmati harga yang ada di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, harganya seperti sekarang contoh Rp6.400 sedangkan sudah berpuluh tahun di Papua harganya dari Rp50 ribu, Rp60 ribu sampai Rp100 ribu per liter," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat peresmian BBM Satu Harga.

Ia membandingkan respon masyarakat di Jawa terhadap kebutuhan BBM dengan di Papua. Menurutnya,  kalau di Jawa ada kenaikan seribu saja demo semuanya. Di Papua, harga Rp60 ribu, Rp100 ribu per liter bertahun-tahun rakyat diam.

"Oleh sebab itu kenapa kita membeli air tractor ini," tambah Presiden yang akrab dipanggil Jokowi ini.

Pemerintah, lanjutnya baru membeli dua air tractor dan dalam waktu dekat akan ditambah tiga lagi. Semuanya untuk ditempatkan Papua dan Kalimantan Utara.

"Tugas ini sudah saya berikan kepada Menteri BUMN, Pertamina, dan kita berharap bagi rakyat Papua kebijakan BBM Satu Harga ini bisa menumbuhkan ekenomi, perbaiki kesejahteraan karena jelas bahwa via transportasi akan lebih murah, logistik akan lebih murah, sehingga harga bisa diturunkan. Ini memang step by step, tahapan demi tahapan," lanjutnya.

Presiden juga menyinggung Pertamina dalam sambutannya. Ia mengaku menyadari bahwa Pertamina juga mengeluarkan biaya yang besar untuk mensubsidi angkutan BBM. Karena itu ia meminta Pertamina bisa mencari konpensasi dari cara lain di bidang migas untuk cross subsidi untuk mewujudkan keadilan sehingga betul-betul ada di Papua.

"Saya yakin pertamina dapat mengemban tugas ini dengan baik melalui efisiensi tanpa mengurangi keuntungan yang ada. Dan saya kira sebagai BUMN, Pertamina juga banyak memperoleh hak-hak istimewa berbisnis. Jadi wajar pemerintah memerintahkan untuk mengemban tugas mewujudkan keadilan terutama diharga BBM," kata Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta bupati, Dandim, Kapolres setempat untuk mengawasi harga barang di Indonesia timur ini.

"Ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya dengan harga yang tinggi. Makanya Pak Presiden ingin mencapai keadilan sosail bagi seluruh rakyat Indonesia, benar-benar terjadi hari ini," kata Enembe.

Ia mengatakan untuk mengontrol BBM Satu Harga, dalam pelaksanaan dan penyalurannya, jangan sampai ada oknum-oknum tertentu yang mensuplai dengan harga berbeda.

"Itu saja. Kan harganya sudah diumumkan sama. Jadi, kalau pertamina sudah drop ke agen mereka, harus sama. Kemudian dari agen ke masyarakat harus sama," jelas Enembe.

Selain itu, Bupati Yahukimo, Abock Busup mengusulkan alat kontrol harga dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah agar bisa menyesuaikan dengan daerah masing-masing.

"Yang di Dekai ini kan agak murah. Tapi yang di puncak Papua sana lebih tinggi lagi. Jadi nanti tergantung peraturan daerah saja. Bisa juga nanti ada peraturan Bupati," kata Bupati Abock. (*)

loading...

Sebelumnya

Terkait kekerasan rasial di Papua, Indonesia diberi waktu hingga 14 November

Selanjutnya

Papua tak butuh banyak kunjungan, selesaikan substansi masalah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat