Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Dishut ajak kepala suku awasi hutan Papua
  • Minggu, 08 Oktober 2017 — 14:15
  • 887x views

Dishut ajak kepala suku awasi hutan Papua

Ajakan juga berlaku kepada kepala kampung, kepala distrik dan masyarakat adat. Dishut menilai mereka mampu membantu instansi kehutanan yang masih punya kendala keterbatasan sumber daya manusia
Kayu hasil sitaan dinas kehutanan yang sudah di lelang - Dok Jubi
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:14 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:38 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 09:47 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Dinas Kehutanan (Dishut) dan Konservasi Provinsi Papua,  mengajak para kepala suku atau ondoafi ikut mengawasi hutan. Ajakan juga berlaku kepada kepala kampung, kepala distrik dan masyarakat adat. Dishut menilai mereka mampu membantu instansi kehutanan yang masih punya kendala keterbatasan sumber daya manusia

"Peredaran hasil hutan harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah provinsi Papua, kabupaten, kota dan juga aparat kepolisian serta pihak lainnya,”  kata Kepala Dishut dan Konservasi Papua, Yan Yap Ormuseray, di Jayapura, Minggu (8/10/2017).

Menurut ia, penguatan di tingkat masyarakat dengan memberikan akses legal mengelola hutan adat sesuai dengan regulasi, langkah itu guna mengantisipasi perambahan hutan secara luas.  “Tempat yang boleh ditebang sudah ditentukan juga menyelesaikan kewajiban-kewajiban, seperti  penanaman kembali dan seterusnya,” kata Yan menambahkan.

Ia mengaku ada indikasi meningkatnya peredaran kayu secara ilegal yang sudah beberapa kali disampaikan gubernur dan bupati, seperti di Keerom, Jayapura dan Sarmi.

Yan menjelaskan meningkatnya peredaran kayu secara ilegal tidak luput dari meningkatnya harga kayu jenis merbau di pasaran yang mencapai jutaan rupiah.

“Sehingga memicu para perambah hutan untuk melakukan penebangan," katanya.

Kepala Bidang Perlindungan Hukum Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Yan Pugu menyatakan terus mengawasi peredaran hasil hutan secara rutin dengan cara melibatkan kepolisian dan teknis terkait. “Operasi pengamanan hutan itu kami dapatkan yang dari sisi pengakuan kepemilikan tidak ada atau tak bertuan," kata Yan. (*)

loading...

Sebelumnya

APIP diminta tingkatkan kapabilitas

Selanjutnya

Daya serap anggaran rendah, Gubernur Lukas minta Bappeda evaluasi SKPD

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe