Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Daya serap anggaran rendah, Gubernur Lukas minta Bappeda evaluasi SKPD
  • Minggu, 08 Oktober 2017 — 14:33
  • 798x views

Daya serap anggaran rendah, Gubernur Lukas minta Bappeda evaluasi SKPD

Lukas juga mengimbau Kelompok kerja (Pokja) di Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa bekerja secara baik dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang masuk.
Kantor Gubernur Papua dari ketinggian - Jubi/Viktor Mambor
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Gubernur Papua Lukas Enembe menginstruksikan agar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) di wilayahnya turun lapangan melakukan evaluasi setiap kegiatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Evaluasi harus dilakukan, guna menggenjot daya serap anggaran tahun ini," kata Enembe kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Selain Bappeda, Lukas juga mengimbau Kelompok kerja (Pokja) di Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa bekerja secara baik dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang masuk. “Yang pasti, semua pekerjaan wajib dimonitor sampai selesai,” ujar Lukas mengingatkan.

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty menyebutkan rendahnya serapan anggaran karena rekanan lebih banyak menggunakan dana pribadi untuk membiayai proyek pemerintah provinsi.

“Rekanan kita memiliki modal kuat sehingga biasanya mereka membiayai proyek dengan dana pribadi,” kata Elia.

Menurut dia, rekanan tanpa meminta uang muka, mereka terbiasa menagih ketika proyek selesai menjelang akhir tahun anggaran, sehingga baru terlihat sudah mencapai berapa persen serapan anggaran pemerintah provinsi.

“Karena pihak ketiga baru menagih pada waktu-waktu tertentu itu,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa'ad mengatakan sampai saat ini daya serap pemerintah provinsi Papua sudah mencapai angka 47 persen.  

Ia yakin sampai akhir tahun anggaran target daya serap Pemprov Papua akan tercapai. “Kalau nanti ada sisa tidak akan banyak,” kata Musa'ad. (*)

loading...

Sebelumnya

Dishut ajak kepala suku awasi hutan Papua

Selanjutnya

Cegah korupsi, KPU disarankan pake sistem e-katalog

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6015x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5675x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3689x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe