Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi

  3. Cegah korupsi, KPU disarankan pake sistem e-katalog
  • Minggu, 08 Oktober 2017 — 16:51
  • 722x views

Cegah korupsi, KPU disarankan pake sistem e-katalog

Saran itu sengaja disampaikan karena saat ini KPK banyak menangani kasus korupsi menyangkut Pilkada.
Ilustrasi Pilkada 2018 - Tempoo.co
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP
Features |
Minggu, 15 April 2018 | 05:50 WP
Features |
Sabtu, 14 April 2018 | 20:40 WP
Features |
Senin, 09 April 2018 | 11:50 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua disarankan menggunakan sistem e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pada penyelenggaran Pilkada serentak 2018. Saran itu guna mencegah terjadi korupsi.

“Kami sudah bertemu dengan KPU untuk membicarakan itu, sedangkan Bawaslu karena ketuanya sedang tidak berada di tempat makanya kami masih menunggu," kata  Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK wilayah Papua, Maruli Tua kepada wartawan belum lama ini.

Ia mengatakan, saran itu sengaja disampaikan karena saat ini lembaganya banyak menangani kasus korupsi menyangkut Pilkada. Menurut dia, KPU harus benar-benar menghitungnya secara baik dalam merencanakan anggaran.  “Tentu saja jika tidak cermat maka akan sangat membahayakan, misalnya terjadi mark up,” katanya.

Komisioner KPU Papua, Bidang Hukum dan Pengawasan, Tarwinto, mengatakan seharusnya KPK mensosialisasikan  terkait pencegahan pada jauh  hari. “Sebab untuk penyusunan anggaran Pilkada 2018, terutama untuk Pilgub sudah dilakukan sejak 1,5 tahun yang lalu,” kata Tarwinto.

Menurut dia, pada prinsipnya perencanaan anggaran yang dilakukan KPU tetap mengacu aturan perundangan. Baik yang dikeluarkan KPU maupun Peraturan Menteri Keuangan yang terkait standar honor, standar kebutuhan barang, dan tingkat kemahalan yang dialami setiap kabupaten di Papua.

“Semuanya itu kami gabungkan untuk mencapai angka yang rasional, yang mana sudah melakukan pertemuan dengan KPU kabupaten, terutama yang menyangkut dana di tujuh kabupaten yang akan menggelar Pilkada,” kata Tarwinto.

Ia  menyambut baik kunjungan KPK yang ingin mengkoordinasikan pencegahan korupsi pada penyelenggaran Pilkada serentak 2018 di Papua. (*)

loading...

Sebelumnya

Daya serap anggaran rendah, Gubernur Lukas minta Bappeda evaluasi SKPD

Selanjutnya

KPU Papua segera bentuk PPD dan PPS

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini
Populer
Polhukam |— Minggu, 15 April 2018 WP | 24193x views
Ekonomi |— Jumat, 13 April 2018 WP | 18646x views
Polhukam |— Rabu, 11 April 2018 WP | 8756x views
Polhukam |— Sabtu, 14 April 2018 WP | 2220x views
Nasional & Internasional |— Rabu, 11 April 2018 WP | 2036x views
STOP PRESS
Teras Lampung Ekuatorial Berita Lingkungan DeGorontalo Kabar Kota Berita Bali Kalteng Pos News Balikpapan Suara Kendari Kabar Selebes Suara Papua Cahaya Papua Aceh Traffic Aceh Baru Ranah Minang Merdeka Radio New Zealand International Solomon Star Vanuatu Daily PINA Islands Business Fiji Times Maori TV Post Courier
Dedicated for West Papua | From Sorong to Samarai Property of PT Jujur Bicara Papua

Kanal Rubrik

Perempuan dan Anak Seni & Budaya Indepth Pernik Papua Selepa Sumatera Jawa Kalimantan Bali NTT Maluku Ibukota Mamta Saireri Domberai Bomberai Lapago Meepago Anim Ha Polhukam Penkes Ekonomi Infrastruktur Lembar Olahraga Lingkungan Sumbangan Pembaca Infografis Berita Papua Pilihan Editor English Story Advertorial Opini Pasifik Dunia Nasional & Internasional Otonomi Jayapura Membangun Pengalaman Papua Bangkit Olahraga PON PON XIX Jawa Barat Stop Press Berita Foto Sulawesi Nabire Membangun Papua Artikel Features Nusa Kerjasama Pilkada Papua Koran Jubi Rilis Pers Opinitorial

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua
Pedoman Pemberitaan Media Cyber Formulir Pengaduan Dewan Pers
Search Engine Submission - AddMe