Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Papua tak butuh banyak kunjungan, selesaikan substansi masalah
  • Rabu, 19 Oktober 2016 — 13:02
  • 1143x views

Papua tak butuh banyak kunjungan, selesaikan substansi masalah

Menurut Yoman, kalau Jokowi selesaikan satu kasus pelanggaran HAM, artinya ada tanda-tanda keseriusan untuk melindungi masyarakat Papua yang telah memilihnya dengan 100 persen suara.
Aksi demonstrasi Komite Nasional Papua Barat beberapa waktu lalu - Dok. Jubi
Abeth You
Editor : Zely Ariane

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua, ditanggapi skeptis oleh tokoh gereja di Tanah Papua, Pdt. Socrates Sofyan Yoman dan Benny Giay.

“Rakyat Papua tidak butuh banyak kunjungan. Jokowi itu mesti selesaikan substansi masalah. Persoalan pelanggaran HAM di tanah Papua itu Jokowi harus selesaikan dulu,” tegas Pdt. Socrates Sofyan Yoman kepada Jubi di Jayapura, Senin (17/10/2016).

Pimpinan Gereja-gereja Baptis Papua ini meminta secara serius kepada Jokowi agar selesaikan kasus pelanggaran HAM selama 50 tahun di atas tanah Papua. “Setidaknya satu atau dua kasus lah. Jangan jauh-jauh, tapi seperti kasus Paniai Berdarah yang menewaskan empat siswa 8 Desember 2014 oleh aparat keamanan itu. Itu dulu,” katanya.

Menurut Yoman, kalau Jokowi selesaikan satu kasus pelanggaran HAM, artinya ada tanda-tanda keseriusan untuk melindungi masyarakat Papua yang telah memilihnya dengan 100 persen suara.

“Jadi, Jokowi jangan membohongi masyarakat internasional dengan memperbanyak kunjungan, itu tidak akan selesaikan masalah. Itu sama saja dia datang menari-nari dan berdansa-dansa di atas penderitaan rakyat Papua. Sama saja air susu dibalas dengan air tuba, sudah berikan dukungan suara, tapi tidak melindungi,” ujarnya.

Sekarang, lanjutnya, karena ada tekanan internasional, maka Jokowi harus intropeksi diri atas kesalahan pemerintah selama 50 tahun lebih di tanah Papua. “Persoalan Papua itu negara yang bicara, dan dia harus intropkesi diri atas kesalahannya,” tambah Yoman.

“Jadi, jangan salahkan MSG, jangan pernah salahkan PIF. Harus intropeksi diri selama 50 tahun itu sudah bikin apa. Karena persoalan Papua ini persoalan kemanusiaan dan ketidakadilan yang sifatnya universal, bukan persoalan infrastruktur. Rakyat Papua tidak butuh infrastruktur itu.” bebernya.

Senada dengan itu, Ketua Sinode GKI Kingmi di Tanah Papua, Dr.Pdt. Benny Giay menekankan bahwa kedatangan Presiden Jokiwi ke Papua dinilai beberapa pihak tak mendatangkan manfaat apapun. Walau sebagian berharap kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua, seperti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia.

"Kami pikir kunjungan presiden akan membawa sedikit perubahan. Papua akan ada titik terang dengan terpilihnya Jokowi. Tapi ternyata harapan itu tidak ada," kata Benny Giay yang juga budayawan Papua itu.
Masalah mendunia

Keseriusan mengakhiri sejumlah konflik di tanah Papua oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga dipertanyakan oleh Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pastor Neles Tebay.

“Saya menilai bahwa konflik di tanah Papua kembali mendunia di kepemimpinan Jokowi. Hal itu terlihat di sidang-sidang internasional sepanjang September 2016 yang mengangkat isu konflik di Papua. Masalah Papua diangkat di sidang negara-negara Asia Pasifik. Terakhir itu konflik Papua di bawa ke sidang umum tahun 1970-an,” ungkap Neles Tebay kepada Jubi, Selasa, (18/10/2016).

Diangkatnya konflik Papua di sidang-sidang tersebut, kata Tebay, menandakan bahwa dunia masih mempertanyakan komitmen Indonesia dalam menyelesaikan konflik Papua yang sudah berlangsung lama.

Dikatakan Rektor STFT Fajar Timur Jayapura ini, hal tersebut memperlihatkan bahwa masalah Papua yang selama ini dianggap masalah internal Indonesia sudah terjadi masalah dunia.

“Saya meminta agar Presiden Jokowi segera menggelar dialog dengan masyarakat Papua dan tokoh-tokoh terkait lainnya untuk menghentikan eksternalisasi isu konflik Papua ini,” ungkapnya. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Presiden minta Pertamina cari kompensasi, atasi masalah BBM di Papua

Selanjutnya

Jokowi resmikan BBM Satu Harga, Enembe: yang penting pengawasan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe