Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Wonda: Keberadaan Komnas HAM jangan hanya formalitas
  • Minggu, 08 Oktober 2017 — 17:47
  • 1077x views

Wonda: Keberadaan Komnas HAM jangan hanya formalitas

"Ada banyak pelanggaran HAM di Papua sejak 1960 hingga kini. Berbagai kasus ini tidak dapat dilihat sebelah mata. Ini bukan masalah negara mana yang mendukung isu HAM Papua, tapi HAM ini universal dan masalah kemanusiaan," katanya pekan lalu.
Ketua DPR Papua, Yunus Wonda - Jubi/Arjuna 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, keberadaan Komnas HAM jangan hanya sekadar formalitas.

Katanya, selama ini keberadaan Komnas HAM tidak didukung pemerintah dengan cukup dana, sehingga lembaga itu tidak maksimal melakukan investigasi. Kondisi ini menandakan pemerintah tidak seirus menyelesaikan masalah HAM di Indonesia, termasuk Papua. 

"Ada banyak pelanggaran HAM di Papua sejak 1960 hingga kini. Berbagai kasus ini tidak dapat dilihat sebelah mata. Ini bukan masalah negara mana yang mendukung isu HAM Papua, tapi HAM ini universal dan masalah kemanusiaan," katanya pekan lalu.

Menurutnya, kalau negara serius ingin menyelesaikan pelanggaran HAM, harus memberikan dukungan dana cukup kepada Komnas HAM.

"Dari tahun 1960, hanya dua kasus HAM di Papua yang sampai ke meja hijau, meski pelakunya bebas, yakni kasus Abepura Berdarah dan kasus meninggalnya tokoh Papua, Theys Eluay," ujarnya.

Dikatakan, selama ini ada yang berpendapat, kendala mengungkap kasus pelanggaran HAM di Papua, karena saksi dan keluarga korban tidak mau memberikan keterangan. Ini disebabkan mereka sudah kehilangan kepercayaan.

"Mereka kalau bersaksi diancam dan diteror, makanya mereka diam. Silakan bangun berbagai infrastruktur di Papua, tapi jangan lupa, hal penting adalah menyelesaikan masalah HAM Papua," ucapnya. 

Kata Wonda, jangan mengajak orang asli Papua mencintai negara, tapi kita lupa, hati orang asli Papua terluka.

"Keluarga mereka, saudara mereka, orangtua mereka, menjadi korban pelanggaran HAM. Ini masalah kepercayaan," katanya. (*) 

loading...

Sebelumnya

Aparat keamanan diingatkan perlu tahu budaya Papua

Selanjutnya

Pengusaha asli Papua diingatkan jangan jual proyek

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe