TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pimpinan OPD diminta perhatikan prioritas anggaran
  • Senin, 09 Oktober 2017 — 16:07
  • 624x views

Pimpinan OPD diminta perhatikan prioritas anggaran

Perhatian itu sesuai arahan Gubernur Papua Lukas Enembe, yang menyebutkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 harus ditetapkan dalam bulan ini atau Oktober 2017.
Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen saat bersalaman dengan PNS - Dok Jubi
Alexander Loen
[email protected]
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Seluruh pimpinan organiasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi Papua diingatkan untuk serius membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

“Saya minta ini menjadi perhatian seluruh pimpinan OPD, sehingga bisa konsen menyelesaikan program-program yang seperti pendanaan untuk PON XX tahun 2020,”  kata Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, di Jayapura, Senin (9/10/2017).

Hery menjelaskan perhatian itu sesuai arahan Gubernur Papua Lukas Enembe, yang menyebutkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 harus ditetapkan dalam bulan ini atau Oktober 2017.

Ia berharap  penganggaran benar-benar didedikasikan untuk rakyat serta berjalan dengan efisien penuh integritas.

Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Indro Baskoro mengharap penyusunan APBD tahun 2018 menjadi stimulus dan dilakukan sebaik mungkin sesuai koridor hukum.

“Kami berharap penyusunan APBD 2018 bisa tepat waktu. Selain itu, harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2017,” kata Indro.

Dia menambahkan, permendagri harus menjadi komitmen bersama agar akuntabilitas yang sudah diatur dapat bergerak dalam mengefisiensikan dan mengefektikan anggaran dan program yang ada.

“Permendagri sudah mulai diberlakukan tahun depan. Hal ini sejalan dengan adanya pendamping yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujarnya. (*)

 

loading...

Sebelumnya

KPU Papua segera bentuk PPD dan PPS

Selanjutnya

Kabupaten diminta serahkan formasi CPNS

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat