Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Sulawesi
  3. Hakim yang rakus dan usaha menyelamatkan ibu
  • Senin, 09 Oktober 2017 — 17:37
  • 1736x views

Hakim yang rakus dan usaha menyelamatkan ibu

Sebanyak apapun gaji yang diterima, tidak akan dapat memuaskan motif koruptif yang telah bergeser dari need kepada greed atau rakus
Aditya Moha. Facebook/Jubi
Editor : Syam Terrajana

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Manado, Jubi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengamanan perkara korupsi pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, Minggu (8/10/2017).

KPK juga turut menggeledah rumah dinas anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Aditya Anugrah Moha di Kompleks DPR-RI, Kalibata, Jakarta dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono, di Manado, serta kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara.

"Tim Penyidik KPK lakukan penggeledahan di satu lokasi di Jakarta dan dua lokasi di Manado," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, Senin (9/10/2017).

Dari penggeledahan itu, penyidik KPK berhasil menyita barang bukti elektronik dan dokumen terkait proses penanganan perkara korupsi tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa (TPAD) Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan terdakwa Marlina Moha Siahaan.

"Selain itu juga dilakukan penyitaan CCTV dan bukti pesan hotel di lokasi indikasi suap terjadi, yaitu daerah Pacenongan, Jakpus," ujar Febri.

Ibu terjerat korupsi

Aditya Anugrah Moha,adalah politisi muda kelahiran 25 januari 1982. Karir politiknya boleh dibilang oke. Sudah dua periode, pria yang biasa disapa Aditya Didi Moha ini menduduki kursi DPR RI Dapil Sulawesi Utara dari Partai Golkar. Didi, yang merupakan lulusan fakultas kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Manado ini adalah putra dari Marlina “Butet” Moha Siahaan, mantan bupati Bolaangmongondow, Sulawesi Utara selama dua periode.

Sebelumnya, penyidik KPK telah mengantongi surat yang diterbitkan PT Sulut agar tak menahan Marlina Moha. Surat tersebut menjadi bukti yang menunjukkan dugaan suap Aditya, kepada Sudiwardono.

Aditya diduga menjanjikan fee sebesar Sin$100 ribu kepada Sudiwardono. Sebanyak Sin$20 ribu ditujukan agar PT Sulut tak menahan Marlina dan Sin$80 ribu untuk memengaruhi putusan banding kasus yang menjerat mantan Bupati Bolaang Mongondow itu.

Marlina sebelumnya telah divonis lima tahun penjara dan denda Rp200 juta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado. Dia juga diminta membayar uang pengganti sekitar Rp1,2 miliar. Meski telah divonis, Marlina masih bisa menghirup udara bebas. Kasusnya pada 2010 itu merugikan negara senilai Rp1,25 miliar.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan Aditya dan Sudiwardono sebagai tersangka suap. Mereka berdua juga telah ditahan untuk 20 hari pertama.

Badan Pengawas Mahkamah Agung sementara itu menyatakan bakal memberhentikan sementara Sudiwardono dari jabatannya.

Sudiwardono sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Aditya sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menilai perlu dilakukan reformasi peradilan guna kasus suap maupun korupsi melibatkan penegak hukum tak terulang.

"Kita prihatin. Seharusnya itu tidak terjadi," singkatnya saat ditemui Kantor Kemenkum HAM kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/10/2017).

Sudiwarsono dan Aditya diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di hotel di daerah Pecenongan Jakarta Pusat pada Jumat (6/10/2017) malam.

Rakus

Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menilai tidak ada hubungan antara kenaikan kesejahteraan hakim dengan perbaikan integritas. Hal itu dia sampaikan menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) beberapa hakim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Farid mengatakan, setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi bukan didasari atas kebutuhan hidup, melainkan karena senantiasa merasa kekurangan atas penghasilannya. Namun, berapa pun besarnya gaji juga tak menjamin kasus korupsi berkurang.

"Sebanyak apapun gaji yang diterima, tidak akan dapat memuaskan motif koruptif yang telah bergeser dari need kepada greed atau rakus," katanya. (*)

Sumber: CNN Indonesia/Merdeka.com

 

loading...

#

Sebelumnya

Aswad akan gugat praperadilan KPK

Selanjutnya

Dikabarkan hilang, tiga pendaki Gunung Bawakaraeng ditemukan hidup

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe