Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Gubernur Papua tegaskan jangan ada "gerakan tambahan" soal 10 persen saham Freeport
  • Senin, 09 Oktober 2017 — 17:45
  • 553x views

Gubernur Papua tegaskan jangan ada "gerakan tambahan" soal 10 persen saham Freeport

"Kami Pemprov Papua mendukung penuh pemerintah pusat terkait semua kebijakan untuk pembangunan Papua,” tambah Gubernur Lukas.
Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH bersama Toni Wardoyo saat melakukan diskusi di DPR RI, Senin (9/10/2017) - IST
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi – Kepastian pemerintah pusat untuk membagi 10 persen dari divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Papua, ternyata mengundang gelagat tidak baik dari kelompok tertentu maupun golongan yang melakukan manuver untuk mendapatkan sedikit saham tersebut.

"Tidak boleh ada kelompok tertentu maupun golongan yang akan mengurus masalah 10 persen divestasi saham tersebut dengan pemerintah pusat. Hanya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang berada di sekitar PTFI dan masyarakat adatnya yang nantinya bakal membahas secara detail," kata Gubernur Papua, Lukas Enembe di Jakarta, Senin (9/10/2017).

Gubernur Lukas, usai berdiskusi dengan DPR RI mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pembahasan secara detail bersama beberapa Bupati di sekitar PTFI dan masyarakat adat untuk membahas teknis pembelian saham tersebut secara detail.

Sebab, lanjutnya, pihaknya bersama pemerintah pusat belum membahas teknis pembelian saham tersebut sehingga. Pemerintah provinsi akan mengikuti tata cara pembelian itu, entah melalui perusahaan BUMN yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat atau melalui prosedur lain.

“Kami akan mengikuti perkembangan. Bagaimana tata caranya dan akan didiskusikan secara teknis. Termasuk masalah nominal, jumlah dana belum diketahui berapa. Oleh karena itu, masyarakat Papua diharapkan bisa mengikuti perkembangan masalah saham ini dan tidak perlu melakukan gerakan tambahan sebab masyarakat sudah memiliki 10 % divestasi saham PTFI,” ujarnya.  

Gubernur menambahkan sekaligus menyampaikan terimakasih kepada Komisi VII DPR RI, Presiden Jokowi dan Menteri ESDM karena sudah memperjuangkan kepemilikan divestasi saham ini. Bahkan, Gubernur mengakui bahwa kepemilikan divestasi saham PTFI ini baru terealisasi di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Kami Pemprov Papua mendukung penuh pemerintah pusat terkait semua kebijakan untuk pembangunan Papua,” tambah Gubernur Lukas.

Sementara itu, Toni Wardoyo, anggota Komisi VII DPR RI menjelaskan, PTFI telah menyepakati divestasi saham sebesar 51 % kemudian pembangunan Smelter. Mengenai 51 % divestasi saham itu, Toni merincikan bahwa sebanyak 41 % untuk pemerintah pusat dan 10 % untuk Papua yang akan dikelola Pemprov Papua bersama kabupaten disekitarnya termasuk masyarakat adat.

Toni menegaskan, Menteri ESDM sudah melakukan pertemuan dengan CEO Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson dan PTFI menyatakan tetap berkomitmen pada hasil negosiasi yang disepakati dengan pemerintah Indonesia.

“Kami sudah menyepakatinya ketika pertemuan sambil makan siang antara Menteri ESDM dan Gubernur Papua yang juga dihadiri Wakil Menteri ESDM, Sekjen ESDM dan Dirjen Minerba. Jadi tidak ada masalah. Harapannya semua berjalan dengan apa adanya,” ungkapnya. (*)

Sebelumnya

Kabupaten diminta serahkan formasi CPNS

Selanjutnya

Kabupaten kota diminta gunakan aplikasi keuangan desa

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe