Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Kabupaten kota diminta gunakan aplikasi keuangan desa
  • Selasa, 10 Oktober 2017 — 18:02
  • 220x views

Kabupaten kota diminta gunakan aplikasi keuangan desa

Tercatat saat ini di Papua baru Kabupaten Intan Jaya yang menerapkan aplikasi ini.
Ilustrasi dana desa - IST
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Pemerintah kabupaten dan kota di Papua diminta segera menggunakan aplikasi sistem Tata Kelola Keuangan Desa  (Simda) untuk pengawasan dan pengelolaan dana desa di setiap kampung. Tercatat saat ini di Papua baru Kabupaten Intan Jaya yang menerapkan aplikasi ini.

“Semua bupati dan wali kota harus mengawasi kepada desa dan kampung dalam pengelolaan dana, karena akan masuk dalam aplikasi agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan penggunaannya tepat sasaran," kata Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, di Jayapura, Selasa (10/10/2017).

Menurut dia, persiapan penerapan aplikasi Simda hampir mencapai 100 persen, dengan demikian kabupaten dan kota harus siap mengaplikasikan.

“Apa yang dilakukan Intan Jaya patut diberi apresiasi, karena sebelum kami melakukan mereka sudah lebih dulu lakukan," kata Hery menjelaskan.

Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK wilayah Papua, Maruli Tua mengatakan beberapa daerah di Papua secara parsial sudah menggunakan aplikasi itu, di antaranya Kabupaten Jayapura, Keerom, Jayawijaya dan Kota Jayapura, namun ia menyebutkan masih sebagian.

Minimnya penggunaan aplikasi itu menunjukan masih banyak kampung yang pengelolaan keuangannya manual dan rentan.

“Saya pernah ke Jayawijaya, kapasitas kepala kampung dan aparatnya rata-rata masih rendah, sehingga rentan penyimpangan seperti korupsi," kata Maruli.

Sedangkan untuk Intan Jaya, secara pemanfaatan aplikasi sudah di gunakan, tapi efektifitas menghindari  penyimpangan dan korupsi masih harus di cek lagi. Maruli menyebutkan aplikasi  bukan menjadi jaminan meniadakan atau minimalkan korupsi. "Karena semua itu tergantung aparat  dan bagaimana pengelolaannya,” kata Maruli menjelaskan.

Ia menyebutkan bisa saja aplikasinya jalan, tapi pertanggung jawabannya ngarang atau fiktif. (*)

Sebelumnya

Gubernur Papua tegaskan jangan ada "gerakan tambahan" soal 10 persen saham Freeport

Selanjutnya

Badan pemberdayaan kampung diminta efektifkan pembinaan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe