Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Ketua DPRP pertanyakan pembangunan 30 pelabuhan baru di Papua
  • Selasa, 10 Oktober 2017 — 18:08
  • 5097x views

Ketua DPRP pertanyakan pembangunan 30 pelabuhan baru di Papua

"Pelabuhan baru dan airport baru, saya tidak tahu, kami sudah kunjungi semua Papua kami tidak lihat. Kami harap kalau ada, mungkin tahun depan baru kelihatan hasilnya. Semoga tahun depan kami lihat hasilnya," kata Wonda kepada Jubi, Selasa (10/10/2017) petang.
Caption Foto: Ketua DPR Papua, Yunus Wonda - Jubi.Doc 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan hingga kini pihaknya tidak pernah melihat pembangunan 30 pelabuhan baru, dan tujuh airport di Papua seperti yang disampaikan diplomat Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB, di New York, Amerika Serikat, jelang akhir September 2017.

"Pelabuhan baru dan airport baru, saya tidak tahu, kami sudah kunjungi semua Papua kami tidak lihat. Kami harap kalau ada, mungkin tahun depan baru kelihatan hasilnya. Semoga tahun depan kami lihat hasilnya," kata Wonda kepada Jubi, Selasa (10/10/2017) petang.

Menurutnya, jika disebut ada pembangunan jalan sepanjang 4.325 kilometer, 2,8 juta OAP dapat pelayanan kesehatan gratis, 360 ribu siswa dan mahasiswa asli Papua mendapatkan pendidikan gratis, dan 9,21 persen pertumbuhan ekonomi di Papua, hal tersebut perlu dilihat kembali.

"Kalau bicara realitas pembangunan di Papua hari ini, kalau kita terus menutupi realita sebenarnya, maka pada akhirnya akan buruk. Harus bicara realitas yang ada semua proses pembangunan di Papua seperti apa," ujarnya.

Katanya, pihak di Jakarta dapat menilai Papua seperti ini, tapi yang merasakan, adalah mereka yang tinggal di Papua. 

"Proses yang dilakukan Presiden Jokowi di Papua, kementerian tidak bisa ikuti, dan kami lihat tidak memahami persis apa sebenarnya visi misi Presiden Jokowi. Kami lihat mereka sulit menyesuaikan dengan gaya kepemimpinan Jokowi. Gerak lambatnya di kementerian," katanya.

Dikatakan, semua orang dapat mengklaim proses pembangunan di Papua, tapi realitanya tidak seperti itu. Kalau disebut pembangunan di Papua berkembang, mungkin itu dalam program kementerian, 

"Tapi kalau mau jujur, hampir semua pembangunan di Papua menggunakan APBD Papua. Cepat atau lambat kebohongan itu pasti akhirnya kita akan ketahuan," ucapnya.

Ia juga menyebut tidak benar pernyataan diplomat Indonesia di Jenewa, Swiss, beberapa waktu lalu yang menyebut selama 2015, dua hari sekali orang Papua diizinkan menggelar demo, atau hampir 180 kali demo selama setahun.

"Sejak awal saya sudah bilang demokrasi di Papua dibungkam, terlebih lagi ketika ada maklumat Kapolda sebelumnya, Paulus Waterpauw. Orang mau demo tidak bisa, dihadang di jalan. Apa pun alasannya, demokrasi di Papua dibungkam," katanya. (*) 

Sebelumnya

Pasangan Cagub Papua, diingatkan beri pendidikan politik

Selanjutnya

Kajari Jayapura pastikan tak ada tebang pilih pejabat korup

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe