Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kajari Jayapura pastikan tak ada tebang pilih pejabat korup
  • Selasa, 10 Oktober 2017 — 18:14
  • 409x views

Kajari Jayapura pastikan tak ada tebang pilih pejabat korup

"Jangan sama dengan pandangan orang. Tidak begitu. Siapa yang duluan putusannya, itu yang duluan dieksekusi. Kami hanya mengikuti putusan dari MA," kata Akmal Abbas kepada Jubi, Selasa (10/10/2017).
Ilustrasi kantor Kejari Jayapura - Jubi.Dok 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jayapura, Jubi - Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura, Akmal Abbas mengatakan, pihaknya tidak mengenal istilah tebang pilih dalam mengeksekusi para pejabat korup yang sudah memiliki putusan tetap dari Mahkamah Agung (MA).

Katanya, jika ada anggapan Kejari Jayapura terkesan cepat mengeksekusi ketika pejabat asli Papua yang terjerat korupsi, itu hanya penilaian sepihak.

"Jangan sama dengan pandangan orang. Tidak begitu. Siapa yang duluan putusannya, itu yang duluan dieksekusi. Kami hanya mengikuti putusan dari MA," kata Akmal Abbas kepada Jubi, Selasa (10/10/2017).

Menurutnya, Kejari Jayapura juga akan mengeksekusi pejabat non-Papua yang terjerat korupsi, dan sudah memiliki putusan MA. 

"Intinya kejaksaan juga akan melakukan hal yang sama. Jangan sampai ada isu atau berita-berita yang tidak-tidak," ujarnya.

Salah satu pejabat di wilayah hukum Kejari Jayapura yang akan segera dieksekusi lanjut dia, adalah Sekda Kota Jayapura, RD Siahaya. Kejari Jayapura dalam waktu dekat akan melayangkan panggilan ketiga kepada yang bersangkutan.

"Ya, kami akan panggil lagi untuk panggilan ketika. Secepatnya kami akan panggil. Dalam waktu dekat untuk panggilan ketiga. Ini hanya masalah waktu, cepat atau lambat, tidak mengurangi hukuman terhadap yang bersangkutan," katanya. 

Ia berharap, RD Siahaya kooperatif dan memenuhi panggilan ketiga kejaksaan, untuk menghindari upaya pemanggilan paksa. 

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, komisi yang membidangi hukum dan HAM, Orwan Tolli Wone mengatakan, kejaksaan harus menunjukkan kepada publik, kalau lembaga itu benar-benar bekerja sesuai tugas dan fungsinya, tanpa ada intervensi.

"Saya harap, tidak ada pihak-pihak yang berupaya mengintervensi kejaksaan. Biarkan kejaksaan bekerja. Kalau orang memang sudah dinyatakan salah secara hukum, ya harus menerima hukuman atas kesalahannya," kata Orwan.

Sekda Kota Jayapura, RD. Siahaya terjerat korupsi pengadaan kain batik di lingkungan Pemkot Jayapura, 2012, yang merugikan negara senilai Rp1,7 miliar. 

Pada 21 September 2015, Pengadilan Tipikor Jayapura, memvonis bebas RD Siahaya, padahal jaksa penuntut umum menuntut terdakwa ketika itu ancaman hukuman 4,6 tahun penjara. 

Pascaputusan bebas tersebut, kejaksaan melakukan kasasi ke MA, dan dikabulkan. (*) 

loading...

Sebelumnya

Ketua DPRP pertanyakan pembangunan 30 pelabuhan baru di Papua

Selanjutnya

Masyarakat Lanny Jaya diharap tidak dikorbankan karena politik

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe