Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Badan pemberdayaan kampung diminta efektifkan pembinaan
  • Selasa, 10 Oktober 2017 — 18:16
  • 867x views

Badan pemberdayaan kampung diminta efektifkan pembinaan

Pembinaan itu untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya para aparatur kampung yang dilakukan secara berkesinambungan.
Ilustrasi pendamping desa saat ikuti pelatihan - Jubi/Dok
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  minta agar Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) di Papua mengefektifkan fungsi pembinaan bagi aparat kampung. Pembinaan itu untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya para aparatur kampung yang dilakukan secara berkesinambungan.

“Jadi dalam pengawasan berusahalah untuk tidak overlap dengan berbagai tim yang sudah dibentuk oleh berbagai instansi dalam hal pengawasan dana desa," kata Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK, wilayah Papua, Maruli Tua di Jayapura, Selasa (10/10/2017).

Ia menjelaskan, dalam pengawasan dana desa KPK lebih berperan koordinasi dan membantu pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Menteri Keuangan.

“Agar regulasi  yang dikeluarkan pusat bisa mendukung efektifitas pengawasan.” Kata Maruli menjelaskan.

Selain itu, peran dia juga bersifat dukungan teknis kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar aplikasi Simda bisa dijalankan secara masif.

Ia menilai dana desa sangat rawan korupsi, oleh sebab itu pendampingan terhadap penggunaan harus benar-benar dilakukan.

“Penting kami lakukan pendampingan untuk meminimalisasi tindakan korupsi," katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Donatus Mote, mengatakan dana desa yang dikucurkan pemerintahan pusat untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat Papua.

Namun, dana desa juga bisa menimbulkan bahaya  lainnya jika pengawasan dan pendampingannya tidak optimal. "Di Papua, aparat pemerintahan di kampung masih ada yang salah dalam menggunakan dana desa,” kata Mote.

Padahal, menurut dia, dana ini diprioritas untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung. (*)

loading...

Sebelumnya

Kabupaten kota diminta gunakan aplikasi keuangan desa

Selanjutnya

Potensi hasil hutan Papua mencapai Rp 200 triliun

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe