Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Pemkab Jayapura gelar sosialisasi pencegahan korupsi dana kampung
  • Kamis, 12 Oktober 2017 — 13:25
  • 605x views

Pemkab Jayapura gelar sosialisasi pencegahan korupsi dana kampung

Pemerintah kabupaten (Pemkab) Jayapura, menggelar sosialisasi pencegahan korupsi dana kampung dan evaluasi monitoring pokja rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi bagi seluruh kepala kampung di lingkup Pemkab Jayapura.
Pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan di aula lantai tiga kantor Bupati Jayapura, Rabu (11/10/2017) - Jubi/Engel Wally   
Engelbert Wally
engellenny2509@gmail.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Sentani, Jubi - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Jayapura, menggelar sosialisasi pencegahan korupsi dana kampung dan evaluasi monitoring pokja rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi bagi seluruh kepala kampung di lingkup Pemkab Jayapura.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jayapura, Jerry F Dien, dan dihadiri Ketua Kejaksaan Negeri Jayapura, Asisten III Setda Provinsi Papua mewakili Gubernur Papua, perwakilan BPKP Papua, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten Jayapura, dan sejumlah kepala kampung.  

Plh Bupati Jayapura, Jerry F Dien, dalam sambutannya mengatakan Pemkab Jayapura telah menandatangai kesepakatan kerjaama (MoU) dengan KPK bulan Novemner 2016. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya tindakan korupsi terintegrasi di lingkup Pemkab Jayapura. 

Selain itu, kata Jerry, Pemkab Jayapura telah berupaya memperbaiki pelayan publik bidang perizinan terpadu dengan menyerahakan semua kewenangan perizinan yang tadinya tersebar di semua OPD sudah dijadikan satu pintu. 

"Tercatat ada 94 jenis izin yang sudah didelegasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang sudah memiliki standar prosedur dan standar operasional sebanyak 33 izin. Sementara 33 izin telah ditarik ke provinsi sesuai UU No 23 tahun 2014. Sementara masih terdapat tiga OPD yang belum menyerahkan data perizinan yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Pertanahan dan Perumahan, serta Dinas Lingkungan Hidup," kata Jerry F Dien di aula lantai tiga kantor Bupati Jayapura, Rabu (11/10/2017).

Berkaitan dengan ini, pihaknya juga telah melakukan penandatanganan MoU KPK pada 3 Oktober 2017 terkait pencegahan korupsi penggunaan dana kampung melalui pemanfaatan sistem keuangan desa (siskeudes).

"Ada sistem baru yang akan diterapkan. Oleh sebab itu semua kepala kampung kami undang untuk mengetahui apa yang akan dikerjakan melalui sistem baru yang akan diterapkan dari pusat sampai ke daerah," ujarnya. 

Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) kabupaten Jayapura, Dosi Samiyanan Sembodo, yang juga Panitia Pelaksana kegiatan sosilisasi, mengatakan kegiatan ini sesungguhnya diperuntukan kepada aparat kampung di kabupaten Jayapura. Hal ini dimaksud agar aparat kampung juga dapat menerima dan mengetahui sistem informasi yang berkembang saat ini, karena dalam sistem pemerintahan yang dilaksanakan sudah tidak seperti yang lalu atau dengan cara-cara manual.

“Ada sejumlah materi yang akan disampaikan dalam sosialisasi ini, baik dari BPK, Kejaksaan, Pemkab Jayapura, dan pihak terkait lainnya. Ada sejumlah informasi penting melalui sistem yang akan dilaksanakan di masing-masing kampung. Artinya, semua aktivitas yang akan dilaksanakan para aparat kampung ini sudah saling terintegrasi dengan sistem informasi melalui jaringan internet," ungkapnya. (*) 

 

loading...

Sebelumnya

DPRD pertanyakan perbaikan jalan Demta-Sentani 

Selanjutnya

Pemkab Jayapura canangkan taman Akho Darling

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe