Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Jawa
  3. Densus Tipikor Polri, saingan KPK?
  • Kamis, 12 Oktober 2017 — 16:29
  • 829x views

Densus Tipikor Polri, saingan KPK?

BUkan rival. justru back up KPK, KPK tetap leader
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Jubi/CNN Indonesia
Editor : Syam Terrajana

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Jakarta,Jubi - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) akan dipimpin seorang perwira berpangkat Inspektur Jenderal. Selain itu, Tito menyatakan kedudukan kepala Densus Tipikor akan berada langsung di bawah kendali Kapolri.

"Densus ini akan dibawahi oleh seorang bintang dua. Kedudukan Kadensus Tipikor berada langsung di bawah Kapolri," ujar Tito dalam rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/10).

Tito membeberkan, personel yang akan dikerahkan ke dalam Densus Tipikor itu mencapai 3.560 orang. Seluruh personel akan ditempatkan di 33 satuan tugas di seluruh wilayah Indonesia yang terbagi menjadi 6 Satgas tipe A, 14 Satgas tipe B, dan 13 Satgas tipe C.

Lebih lanjut, Tito mengatakan anggaran yang diperlukan untuk kebutuhan Densus Tipikor secara keseluruhan mencapai Rp2,6 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp786 miliar, operasional sebesar Rp359 miliar, dan belanja modal sebesar Rp1,55 triliun.

Terkait pembentukan Densus Tipikor ini, Tito mengatakan Polri sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

Bahkan, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini menyatakan sudah menyampaikan pembentukan Densus itu ke Presiden RI Joko Widodo dalam rapat paripurna pemerintah dua bulan lalu. Kala itu, kata Tito, Jokowi meminta konsep Densus Tipikor Polri dipaparkan dalam rapat kabinet terbatas selanjutnya.

"Kami sudah mengajukan surat permohonan kepada Bapak presiden untuk menyampaikan paparan dalam ratas yang diikuti oleh Kementerian/Lembaga. Ini sedang kami tunggu waktunya," ujar Tito.

Dalam rapat dengan mitra kerja di legislatif tersebut, Tito meminta Komisi III DPR mengirim surat kepada pemerintah agar Densus Tipikor bisa terbentuk.

"Mohon juga dukungan pada saat nanti rapat dengan pemerintah untuk pemenuhan anggaran sarana dan prasarana," ujarnya.

Tito pun meminta hak lain untuk disepakati Komisi III DPR RI, yakni keterlibatan jaksa.

Tito berharap Komisi III mendukung keingin pihaknya agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung bisa bergabung dalam Densus Tipikor Polri. Hal seperti itu telah diterapkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana jaksa dan penyidik Polri dimasukkan ke dalam lembaga antirasuah tersebut.

"Paling tidak dari Kejaksaan Agung membentuk tim yang bisa melekat agar perkaranya tidak bolak balik," ujar Tito yang juga mengatakan alasan permintaannya itu agar penanganan perkara korupsi di Densus Tipikor bisa berjalan cepat.

Agustus lalu, Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin menegaskan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor), yang sedang digodog Polri, bukan untuk mengambil alih peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Satu catatan Densus bukan menjadi rival KPK. Itu justru back up KPK, KPK tetap leader," kata Syafruddin seusai wisuda Purnawirawan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Rabu 9 Agustus 2017.

Syafruddin meyakini Densus Tipikor adalah badan yang melapisi (back-up) kinerja KPK. Ia pun meminta agar kerja Densus Tipikor dan KPK tidak dibenturkan. "Densus elemen back up kuat terhadap KPK. Karena KPK sudah dipercaya publik, jangan dibenturkan," ujarnya.

Kemunculan wacana dibentuknya Densus Tipikor mengemuka ketika rapat kerja Komisi III DPR dan Kepolisian. Kemunculan ini menuai polemik lantaran adanya kekhawatiran tumpang tindih kewenangan dalam memberantas korupsi antara Densus Tipikor dan KPK.

Meski begitu, KPK menyatakan tak khawatir jika lembaga ini muncul. Juru bicara KPK Febri Diansyah menilai bahwa pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah mengatur terkait koordinasi dalam penyidikan. KPK, kata dia, siap berkoordinasi jika Densus Tipikor ini terbentuk.

Menurut Febri, jika memang Densus Tipikor membutuhkan, KPK akan memberikan dukungan terhadap pemberantasan korupsi. "Namun, jangan sampai lembaga penegak hukum dibenturkan oleh pihak-pihak lain dan akan merugikan pemberantasan korupsi," kata Febri.(*)

Sumber: CNN Indonesia/Tempo.co
 

loading...

#

Sebelumnya

Jasa Raharja: Santunan naik, prosentase terbesar usia produktif

Selanjutnya

Ring road di Kota Jayapura diharapkan cepat rampung

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe