Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ibukota
  3. Aspek ekonomi paling berpengaruh terhadap kemerdekaan pers
  • Rabu, 19 Oktober 2016 — 14:29
  • 2068x views

Aspek ekonomi paling berpengaruh terhadap kemerdekaan pers

Dewan Pers menyatakan aspek ekonomi merupakan hal yang paling besar mengintervensi kemerdekaan pers di Indonesia sepanjang tahun 2015.
Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo. --cnnindonesia.com
ANTARA
Editor : Lina Nursanty
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jakarta, Jubi - Dewan Pers menyatakan aspek ekonomi merupakan hal yang paling besar mengintervensi kemerdekaan pers di Indonesia sepanjang tahun 2015.

"Aspek ekonomi lebih besar memberikan intervensi ke ruang-ruang redaksi dibandingkan aspek politik dan lain-lain," ujar anggota Dewan Pers Ratna Komala, dalam konferensi pers Indeks Kemerdekaan Pers 2015, di Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Ratna mengatakan berdasarkan hasil penelitian Indeks Kemerdekaan Pers yang dilakukan Dewan Pers di 24 provinsi pada 2015, diketahui bahwa media massa di daerah banyak yang hidupnya sangat tergantung dari sumber dana iklan pemerintah daerah. "Ini menjadi salah satu kendala khas media daerah," kata Ratna.

Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo mengemukakan pihaknya akan mendorong asosiasi perusahaan media baik televisi, cetak maupun elektronik untuk yang menjadi anggotanya membuat suatu kebijakan untuk menghindari pencemaran kebijakan ruang redaksi oleh hal-hal yang bersifat advetorial atau iklan.

"Dewan Pers tentu tidak bisa mengintervensi pemilik media, namun Dewan Pers bisa mengintervensi ruang redaksi melalui asosiasi media," kata Yoseph yang akrab disapa Stanley.

Berdasarkan data Indeks Kemerdekaan Pers yang dilansir Dewan Pers, kebebasan pers di tanah air pada 2015 secara umum dapat dikatakan berstatus agak bebas.

Menurut peneliti sekaligus penanggung jawab Indeks Kemerdekaan Pers 2015 Anton Prajatso, status ini tidak buruk namun juga tidak baik. "Posisi agak bebas ini artinya tidak buruk namun juga tidak baik. Posisi agak bebas terjadi karena kebebasan dari negara relatif terlembaga namun persoalan akses sejumlah komunitas terhadap media masih buruk," jelas Anton.

Sementara itu dari segi kualitasnya kemerdekaan pers masih dibayangi persoalan kemandirian dari kepentingan kuat, intervensi pemilik bisnis pers terhadap rapat redaksi dan tata kelola perusahaan termasuk di dalamnya tingkat kesejahteraan wartawan yang rendah. (*)

loading...

Sebelumnya

Dirjen perhubungan ubah dua trayek tol laut

Selanjutnya

Pemprov DKI Jakarta hargai tikus Rp 20.000/ekor

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6205x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5781x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3953x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe