Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Papua kebut pembahasan KUA PPAS
  • Kamis, 12 Oktober 2017 — 21:59
  • 1219x views

Papua kebut pembahasan KUA PPAS

Tercatat hasil konsolidasi menunjukan tahun 2018 nanti akan ada banyak kegiatan yang membutuhkan anggaran cukup besar. Di antranya Pilkada serentak yang terserap di KPU, Bawaslu dan Keamanan yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun.
Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen - Dok Jubi
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua kebut pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2018. Pembahasan itu melibatkan SKPD untuk mengkonsolidasikan perencanaan penganggaran.

"Saya bersyukur semua SKPD pro aktif membahas hal ini," kata Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, Kamis (12/10/2017).

Ia menyebutkan saat ini melakukan konsolidasi secara mendalam, sebab masih ada penyelesaian Rencana Kerja (Renja). Tercatat hasil konsolidasi menunjukan tahun 2018 nanti akan ada banyak kegiatan yang membutuhkan anggaran cukup besar. Di antranya Pilkada serentak yang terserap di KPU, Bawaslu dan Keamanan yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun.

"Selain itu pelaksanaan PON di Papua juga membutuhkan perhatian, jadi ini harus di kaji dengan baik," katanya.

Sekretaris Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Indro Baskoro mengharapkan, penyusunan APBD tahun 2018 dapat menjadi stimulus dan dilakukan sebaik mungkin sesuai koridor hukum.

"Saya berharap penyusunan APBD 2018 bisa tepat waktu. Selain itu, harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 33 Tahun 2017," kata Indro.

Menurut Indro, Permendagri harus menjadi komitmen bersama agar akuntabilitas yang sudah diatur dapat bergerak dalam mengefisiensikan dan mengefektikan anggaran dan program yang ada.

"Permendagri sudah mulai akan diberlakukan tahun depan. Hal ini sejalan dengan adanya pendamping yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

BPR ANP diharapkan menumbuhkan ekonomi Papua

Selanjutnya

SKPD Papua harus terapkan NSPK

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe