Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. SKPD Papua harus terapkan NSPK
  • Kamis, 12 Oktober 2017 — 22:09
  • 1169x views

SKPD Papua harus terapkan NSPK

Penetapan NSPK oleh kementerian dan lembaga itu mengubah prosedur menyelenggarakan urusan pemerintahan diserahkan ke daerah.
Suasana bimtek pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kominfo sub urusan informasi dan komunikasi publik - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal I Jubi,

Jayapura, Jubi - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua harus menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam setiap melaksanakan tugas. Penetapan NSPK oleh kementerian dan lembaga itu mengubah prosedur menyelenggarakan urusan pemerintahan diserahkan ke daerah.

“Kini menjadi prosedur bagi mereka untuk melakukan pembinaan maupun pengawasan,” kata Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Anni Rumbiak, saat membuka bimtek pelaksanaan urusan pemerintah bidang Kominfo, di Jayapura, Kamis (12/10/2017).

Menurut dia, penerapan NSPK juga memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten dan kota yang punya urusan pemerintahan masing-masing.

NSPK merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat,  sebagai pedoman menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren.

“Ini bertujuan menghindari tumpang tindih penyelenggaraan dan pengelolaan urusan pemerintahan, meminimalisasi konflik masing-masing tingatan dalam penyelenggaraan pemerintahan," katanya.

Kasubdit Tata Kelola Komunikasi Publik, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Helmi Hafid, menyebutkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan sudah dikawal oleh tiga Peraturan Pemerintah dan empat Peratuan Menteri Dalam Negeri.

"Saya harap melalui kegiatan ini, dapat memberikan pengetahuan dan kemampuan teknis bagi peserta dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan NSPK itu," kata Helmi. (*)

loading...

Sebelumnya

Papua kebut pembahasan KUA PPAS

Selanjutnya

Perekaman eKTP di Papua masih rendah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe