Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Bomberai
  3. Komisi A DPRD Kaimana minta pemerintah evaluasi tenaga kontrak
  • Jumat, 13 Oktober 2017 — 16:34
  • 1576x views

Komisi A DPRD Kaimana minta pemerintah evaluasi tenaga kontrak

"Ini dibagi saja ke setiap SKPD baru, misalnya di Satpol PP, karena ada penambahan bidang, yakni bidang PMK, Linmas, bukan dikurangi. Di Dinas Pariwisata ada penambahan bidang pertanahan, di Pemberdayaan Perempuan dan Anak, juga di Dinas PU, di PTSP, Dinas LH," jelasnya.
Ilustrasi - Jubi/Dok
Admin Jubi
redaksionline@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal I Jubi

Kaimana, Jubi – Jumlah tenaga kontrak di setiap SKPD perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, dengan mengevaluasi sesuai tingkat kebutuhan masing-masing SKPD. Bila hal ini dibiarkan, maka akan terjadi pembengkakan anggaran tahun 2018.

Hal itu dikemukakan anggota komisi A DPRD Kaimana, Marlina Nonalin, Kamis (12/10/2017).

"Tenaga honor di Sekretariat Dewan (Setwan) berjumlah sekitar 28 orang. Untuk Kaimana sendiri angka pengangguran tinggi, karena memang dalam penerimaan CPNS itu kuotanya terbatas. Rata-rata tempat pelarian itu di jajaran pemerintahan, dan ini bukan di Kaimana saja, tapi di beberapa daerah di Papua juga begitu, hanya saja kalau dilihat di sini (Setwan), sudah terlalu banyak tenaga honorer, dan ini harus dievaluasi kembali mengenai berapa orang yang dibutuhkan oleh SKPD," katanya.

Menurut dia, alangkah baiknya beberapa SKPD yang telah dilebur, sebagaimana amanat perundang-undangan mulai diaktifkan. Sehingga tidak terkesan terjadi penumpukan tenaga kontrak pada SKPD tertentu.

"Ini dibagi saja ke setiap SKPD baru, misalnya di Satpol PP, karena ada penambahan bidang, yakni bidang PMK, Linmas, bukan dikurangi. Di Dinas Pariwisata ada penambahan bidang pertanahan, di Pemberdayaan Perempuan dan Anak, juga di Dinas PU, di PTSP, Dinas LH," jelasnya.

Lanjutnya, dibaginya penempatan tenaga kontra tersebut, dirinya optimis pelayanan pemerintahan akan berjalan baik terhadap masyarakat.

"Kalau ini dibagikan secara baik, saya kira ade-ade yang masih mencari pekerjaan namun belum ada kesempatan, bisa terakomodir dan kami DPRD akan siap untuk menganggarkan di setiap pembahasan APBD berjalan, karena ade-ade ini mau ke mana lagi, kalau bukan ke pemerintah” tambahnya.

Terkait pelayanan pemerintah, Ketua Dewan Adat Kaimana, Yohanes Werfete, meminta agar pemerintah lebih cenderung memperhatikan kearifan lokal sebagaimana amanat UU 21 tahun 2001.

"Ini harus diperhatikan, karena dengan cara inilah kita akan menjadi kuat untuk membangun daerah, karena kalau tidak, pasti ada saja hambatan yang kita temui," katanya. (Jacob Owen)

loading...

Sebelumnya

Ruang terbuka, kado masa jabatan terakhir Bupati Kaimana

Selanjutnya

Pemberlakuan UMP dan UMR belum optimal di Kaimana

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe