close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Berita Papua
  3. Pendataan keluarga miskin mengacu data kependudukan
  • Minggu, 15 Oktober 2017 — 19:19
  • 1449x views

Pendataan keluarga miskin mengacu data kependudukan

Kebijakan untuk meminimalisir kesalahan saat memberi bantuan kepada warga miskin.
Ilustrasi kondisi masyarakat di Papua - Dok Jubi
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Pendataan keluarga miskin di Papua dikonversikan degan data kependudukan berdasarkan e-KTP dan nomor induk kependudukan (NIK). Kebijakan untuk meminimalisir kesalahan saat memberi bantuan kepada warga miskin.

“Sekarang misalnya kalau pelayanan Rastra (beras sejahtera) itu harus miliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), karena akan menentukan apakah yang bersangkutan benar keluarga miskin atau tidak," kata Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk, kepada wartawan, belum lama ini.

Ia mengatakan dengan data penduduk itu pemerintah bisa mengetahui dengan pasti apakah seorang benar-benar dari keluarga miskin atau tidak.

Menurut Ribka, data kependudukan  saat ini dinilai yang paling valid karena pengambilan data berdasarkan nama dan alamat, atau by name by address sehingga tidak bisa dimanipulasi.

"Nanti status akan terlihat jelas, apakah yang besangkutan benar keluarga miskin atau mampu, sehingga tidak bisa tipu-tipu lagi," katanya.

Ia menjelaskan, perekaman menjadi valid karena data yang diambil berupa sidik jari dan mata, sehingga tidak ada yang namanya manipulasi data. Sedangkan pendataan tidak menggunakan data base menyebabkan pemanfaatannya tidak tepat sasaran.

“Ada pegawai negeri tapi dapat bantuan, begitu juga sudah pake gelang emas tapi nama tetap masuk keluarga miskin," katanya.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Zudan Arif Fakrulloh, minta agar Disdukcapil di seluruh Papua lebih aktif melakukan perekaman e-KTP dan NIK. Imbauan itu terkait prosentase pendataan eKTP di Papuan baru 28,89 persen.

"Harus jemput bola, datangi distrik-distrik, kampung-kampung, gereja, sekolah dan masjid untuk melakukan perekaman," kata Zudan. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Barang-barang di jalur tol laut diminta dilabeli khusus

Selanjutnya

Dinkes Jayawijaya distribusikan obat ke daerah terpencil dengan pesawat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4914x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4250x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2476x views
Polhukam |— Selasa, 16 Oktober 2018 WP | 2431x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe