Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pendataan warga, Dinsosdukcapil : ada PNS dan pemakai emas masuk keluarga miskin
  • Minggu, 15 Oktober 2017 — 19:30
  • 1394x views

Pendataan warga, Dinsosdukcapil : ada PNS dan pemakai emas masuk keluarga miskin

Ia menyebutkan sistem pendataan seperti itu menimbulan bantuan untuk warga miskin sering salah sasaran.
ilustrasi kemiskinan, Tempo.co
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Senin, 15 Oktober 2018 | 06:14 WP
Features |
Minggu, 14 Oktober 2018 | 21:06 WP
Features |
Minggu, 14 Oktober 2018 | 19:52 WP
Features |
Minggu, 14 Oktober 2018 | 12:30 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk menyatakan pendataan tanpa menggunakan data base menimbulkan catatan kependudukan tidak valid.  Ia menyebutkan sistem pendataan seperti itu menimbulan bantuan untuk warga miskin sering salah sasaran.

"Tidak tepat sasaran. Ada yang pegawai negeri tapi dapat bantuan, begitu juga sudah pakai gelang emas tapi nama tetap masuk keluarga miskin," kata Ribka Haluk,  kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Dengan kondisi itu pemerintah telah merancang agar pendataan keluarga miskin di Papua dikonversikan dengan data kependudukan e-KTP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal itu dilakukan untuk meminimalisir kesalahan memberikan bantuan kepada keluarga miskin.

Ia memastikan sistem menggunakan data penduduk bisa mengetahui dengan pasti apakah seorang benar-benar keluarga miskin atau tidak. “Sekarang misalnya kalau pelayanan Rastra (beras sejahtera) itu harus miliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), karena akan menentukan apakah yang bersangkutan benar keluarga miskin atau tidak,” kata Ribka menjelaskan.

Menurut dia saat ini yang paling valid adalah data kependudukan, karena pengambilan data berdasarkan nama dan alamat, atau by name by address, sehingga tidak bisa dimanipulasi.

"Nanti status akan terlihat jelas, apakah yang besangkutan benar keluarga miskin atau mampu, sehingga tidak bisa tipu-tipu lagi," katanya.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Zudan Arif Fakrulloh minta agar Disdukcapil di seluruh Papua lebih aktif melakukan perekaman e-KTP dan NIK.  Imbauan itu terkait prosentase pendataan eKTP di Papuan baru 28,89 persen.

"Harus jemput bola, datangi distrik-distrik, kampung-kampung, gereja, sekolah dan masjid untuk melakukan perekaman," kata Zudan. (*)

loading...

Sebelumnya

Orang tua diimbau ketat awasi anak

Selanjutnya

Penyerangan kantor Kemendagri membuat Gubernur Papua geram

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4800x views
Nasional & Internasional |— Jumat, 05 Oktober 2018 WP | 4690x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4181x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 3619x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe