Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Penkes
  3. Dinkes provinsi diminta evaluasi Dinkes kabupaten
  • Senin, 16 Oktober 2017 — 13:19
  • 409x views

Dinkes provinsi diminta evaluasi Dinkes kabupaten

Dinas Kesehatan provinsi Papua didesak segera melakukan evaluasi program kerja Dinas Kesehatan kabupaten, terutama kabupaten Nduga dan kabupaten Yahukimo. Beberapa bulan terakhir, di dua kabupaten ini terungkap puluhan rakyatnya meninggal karena tidak mendapat layanan kesehatan yang baik.
Wakil Direktur RSU Jayapura, dr Anton Mote, didampinggi stafnya, saat memberikan keterangan kepada wartawan – Jubi/Benny Mawel
Benny Mawel
frans@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Dinas Kesehatan provinsi Papua didesak segera melakukan evaluasi program kerja Dinas Kesehatan kabupaten, terutama kabupaten Nduga dan kabupaten Yahukimo. Beberapa bulan terakhir, di dua kabupaten ini terungkap puluhan rakyatnya meninggal karena tidak mendapat layanan kesehatan yang baik.

“Kalau terjadi kasus kematian yang cukup besar, itu perlu dievalusi,” kata Wakil Direktur RSU Jayapura, dr Anton Mote, kepada Jubi, di RSU Jayapura, Jumat (13/10/2017) pekan lalu.

Kata dia, evaluasi seputar program-program yang menjadi pintu utama memutus mata rantai kematian. Program utama memutus mata rantai kematian tidak terletak pada pengobatan melainkan pada promosi kesehatan.

“Apakah ada program yang memberikan pemahamam kepada masyarakat tentang bagaimana hidup sehat? Apakah ini sudah jalan di tingkat posyandu, puskesmas pembantu, dan puskesmas,” ucapnya mempertanyakan.

Bila program itu tidak berjalan, katanya, dinas terkait harus berpikir mengapa program ini tidak jalan. Ini harus serius karena pemahamam orang tentang hidup sehat itu menentukan kesehatan rakyat.

“Kalau orang tahu, orang akan berusaha hidup sehat dan perilaku sehat. Kita tutup pintu jalan penyakit. Rantai kematian pun kita bisa putus,” ungkapnya.

Kalau tidak, kata dia, kematian karena sakit akan tetap tinggi. Karena pintu penyakit menyerang rakyat masih terbuka. Rakyat belum memahami hidup sehat. Kalau sudah hidup sehat terserang penyakit, yang perlu dievaluasi adalah sarana dan prasarana kesehatan.

“Bagaimana sumber daya manusiannya? Bagaimana sarana pendukung lainnya? Ini tersedia, tapi pemahamam masyarakat tentang hidup sehat tidak ada, sama saja. Maka perlu balance,” tegasnya.   

Ditemui terpisah, mahasiswa kesehatan yang juga aktivis, Solemen Itlay, mengatakan pemerintah perlu melakukan evaluasi semua program yang muluk-muluk yang digembar-gemborkan di media tapi di lapangan praktis tidak berjalan. Juga evaluasi pengunaan pembagian dana otonomi khusus 20 persen untuk provinsi dan 80 persen untuk kabupaten.

“Apakah dana itu sudah digunakan untuk menyediakan semua yang kurang atau belum? Apakah dana itu sudah digunakan untuk promosi kesehatan atau belum,” tanyanya.  

Solemen juga minta pemerintah mengevaluasi persebaran tenaga kesehatan kaki telanjang. Dimana saja tenaga-tenaga ini tersebar. Apakah mereka sampai tembus bertemu dengan masyarakat di kampung-kampung ataukah hanya jalan-jalan tidak sampai ke tujuan sebagaimana yang terjadi di Yahukimo.

“Kita dengar tim dari provinsi turun ke Korowai. Tetapi yang kami dengar tim itu tidak sampai. Mereka sampai di Yahukimo saja lalu pulang. Katanya tidak ada bahan makanan,”katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Dinkes Jayawijaya distribusikan obat ke daerah terpencil dengan pesawat

Selanjutnya

Perpustakaan untuk dorong anak gemar membaca

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe