Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Stigma separatis, dinilai jadi cara membungkam pejabat vokal Papua
  • Rabu, 18 Oktober 2017 — 18:31
  • 4148x views

Stigma separatis, dinilai jadi cara membungkam pejabat vokal Papua

"Padahal apa yang kami bicarakan untuk rakyat kami. Kami seakan dilarang bekerja jujur, ketika rakyat kami mengalami masalah, diperlakukan tidak adil, ditembak, dan lainnya, kami dilarang bicara," kata Kadepa ketika dihubungi Jubi, Rabu (18/10/2017).
Legislator Papua, Laurenzus Kadepa ketika bersalaman dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang selama ini sering dianggap tidak nasionalis - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, stigma separatis, salah satu cara yang dipakai pihak-pihak yang tidak suka terhadap pejabat Papua yang vokal bersuara ketika rakyat Papua diperlakukan tidak adil.

Anggota Komisi I DPR Papua bidang politik, hukum dan HAM itu mengatakan, selama ini kalau ada pejabat Papua membela rakyatnya, selalu dicap pendukung separatis. Tidak nasionalis, tidak NKRI dan sebagainya.

"Padahal apa yang kami bicarakan untuk rakyat kami. Kami seakan dilarang bekerja jujur, ketika rakyat kami mengalami masalah, diperlakukan tidak adil, ditembak, dan lainnya, kami dilarang bicara," kata Kadepa ketika dihubungi Jubi, Rabu (18/10/2017).

Menurutnya, stigma inilah yang dirasakan Gubernur Papua, Lukas Enembe selama ini. Ketika Lukas Enembe bicara membela rakyatnya, ada pihak yang menggiring stigma separatis terhadapnya.

"Mereka manfaatkan kondisi ini, sehingga banyak pemimpin Papua yang benar-benar punya hati, korban. Jangan karena hanya bicara benar, membela rakyat, kemudian disebut separatis, pro kelompok merdeka dan lainnya," ujarnya.

Ia menduga, stigma ini sengaja dimunculkan untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu, termasuk mereka yang ada di Jakarta.

"Lukas Enembe salah satu korban dalam posisi ini, korban stigma. Begitu juga ketika ada bupati atau anggota DPR Papua yang bicara masalah rakyatnya, masalah HAM, ketika ada masyarakat kami ditembak, diperlakukan tak adil dan lainnya, selalu distigma,"

Katanya, pejabat Papua yang benar-benar ingin bekerja dengan hati, selalu dalam posisi sulit. Mereka akan menerima berbagai stigma.

"Jakarta dan kelompok tertentu ubah paradigma terhadap pemimpin di Papua. Jangan karena pemimpin di Papua bicara kepentingan rakyatnya langsung dicap separatis dan lainnya," ucapnya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe salah satu pejabat Papua yang selama ini mendapat stigma tidak nasionalis. Namun ia mengatakan, tuduhan itu tidak berdasar.

"Siapa yang bilang kita tidak merah putih. Dari dulu kita ini pembela negara. Siapa bilang saya tidak merah putih," katanya ketika melantik bupati Tolikara dan bupati Yapen di Kantor Gubernur Papua, awal pekan ini.

Menurutnya, anggapan itu harus dihilangkan, pihaknya siap membangun negeri. "Saya heran kalau ada pihak yang menduga seperti itu. Sebelum terjun ke dunia politik, saya sudah merah putih," ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Agenda internal dilaksanakan DPRP di akhir Oktober 

Selanjutnya

Ada akun palsu Ketua DPR Papua di medsos

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe