Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. ASN pemprov Papua bakal membengkak
  • Kamis, 19 Oktober 2017 — 16:05
  • 768x views

ASN pemprov Papua bakal membengkak

Tercatat saat ini ASN provinsi Papua mencapai 7 ribu lebih, sementara jumlah guru SMA dan SMK dari kabupaten dan kota yang akan berstatus pegawai provinsi kurang lebih 5.886 orang.
Ilustrasi ASN di lingkup pemerintahan provinsi Papua - Dok Jubi
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan provinsi Papua dipastikan membengkak pasca diserahkannya personil, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D) SMA/SMK dari kabupaten dan kota ke provinsi.

"Dengan adanya tambahan ini sudah jelas jumlah ASN di Papua akan berjumlah 13 ribu orang," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua, Nicolaus Wenda,di Jayapura, Kamis (19/10/2017).

Tercatat saat ini ASN provinsi Papua mencapai 7 ribu lebih, sementara jumlah guru SMA dan SMK dari kabupaten dan kota yang akan berstatus pegawai provinsi kurang lebih 5.886 orang.

“Jika pegawai sudah ada di provinsi maka haknya pun akan ditangani provinsi," kata Wenda menambahkan.

Badan Kepegawaian provinsi bakal mendata pegawai guna mendapat data valid mengenai jumlah, agar tidak terjadi tumpang tindih data. Caranya dinas pendidikan akan meninjau kembali sehingga jumlahnya pasti.

Pendataan pegawai akan bertahap oleh dinas pendidikan yang diiringi dengan Peraturan Gubernur sebagai salah satu syarat pendataan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Elias Wonda mengatakan secara nasional penyerahan P3D sudah dilaksanakan seluruh provinsi Papua.

"Meskipun demikian pengelolaan SMA dan SMK menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi yang berlaku sejak 1 Januari 2016," kata Elias. (*)

loading...

Sebelumnya

Papua prioritaskan mutu pembelajaran tahun 2018

Selanjutnya

Gubernur Enembe puji Presiden soal infrastruktur

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe