Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Keputusan MK tak pengaruhi perolehan suara pilkada Jayapura
  • Kamis, 19 Oktober 2017 — 19:09
  • 1080x views

Keputusan MK tak pengaruhi perolehan suara pilkada Jayapura

"Kalau MK berpendapat lain atau menyatakan rekomendasi Bawaslu sah, berarti kami juga akan lakukan seperti itu. Seperti bupatinya dinyatakan didiskualifikasi. Tapi ini hanya oknum calon yang dinyatakan didiskualifikasi, tidak mengganggu perolehan suara. Jadi kami sudah serahkan ke MK," kata Adam, Kamis (19/10/2017).
Sidang Panel Pemeriksaan Perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kabupaten Jayapura, Senin (25/9) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK - www.mahkamahkonstitusi.go.id/Humas/Ganie
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Ketua KPU Papua, Adam Arisoi mengatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan memperngaruhi hasil perolehan pilkada Kabupaten Jayapura, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, rekomendasi Bawaslu RI dan perselisihan yang kini dalam proses sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) materinya sama.

Ia mengatakan, KPU Papua menunggu hasil putusan MK, Senin (23/10/2017). Apapun keputusan MK, akan dilaksanakan. Jika MK menyatakan rekomendasi Bawaslu RI tidak berlaku, KPU Papua akan menetapkan pasangan calon terpilih.

"Kalau MK berpendapat lain atau menyatakan rekomendasi Bawaslu sah, berarti kami juga akan lakukan seperti itu. Seperti bupatinya dinyatakan didiskualifikasi. Tapi ini hanya oknum calon yang dinyatakan didiskualifikasi, tidak mengganggu perolehan suara. Jadi kami sudah serahkan ke MK," kata Adam, Kamis (19/10/2017).

Menurutnya, KPU Papua sudah melakukan kajian sesuai perintah KPU RI, berdasarkan rekomendasi Bawaslu RI. Hasil kajian itu telah diserahkan kepada KPU RI, untuk diberikan penilaian.

"Hasil kajian kami temukan tiga hal. Memang benar ada pemberhentian yang dilakukan oleh bupati. Kedua, proses seleksi pejabat untuk menduduki jabatan berdasarkan peraturan menteri nomor 18 sedang berlangsung," ujarnya.

Poin ketiga kata Adam, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, pihaknya menghargai proses yang sedang berlangsung di MK.

"Keputusan KPU ini sudah menjadi persilihan di MK, sehingga ini sudah ranah MK, dan sudah disidangkan di MK, dengan kasus yang sama," ucapnya.  

Hasil pilkada Kabupaten Jayapura digugat tiga dari lima pasangan kandidat ke MK. Tiga pasangan calon kepala daerah yang mengajukan gugatan yakni pasangan nomor urut 1, Yanni-Zadrak Afasedanya, pasangan nomor urut 3, Godlief Ohee-Frans Gina, dan pasangan nomor urut 5, Jansen Monim-Abdul Rahman Sulaiman.

Diwakili kuasan hukumnya, Paskalis Letsoin, pasangan Jansen-Abdul Rahman Sulaiman menilai KPU tidak bersikap netral dan memihak pihak terkait, dan ada pergantian mendadak ketua KPPS di sembilan TPS.

“Ada pergantian Ketua KPPS, 22 Agustus 2017 di sembilan TPS, sehari sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU). Ini disinyalir untuk kemenangan Paslon Mathius Awoitauw dan Giri Wijayantoro,” kata Paskalis dalam sidang MK beberapa waktu lalu. 

Paslon nomor urut 3, Godlief Ohee-Frans Gina menyebut paslon nomor urut 2, Mathius Awoitauw-Giri Wijiantoro melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.

Paslon nomor urut 1, Yanni-Zadrak Afasedanya mempermasalahkan tidak dilakukannya PSU di 87 TPS, meski Bawaslu Papua sudah mengamanatkan. 

Sebelum hasil pilkada Kabupaten Jayapura dibawa ke MK, Bawaslu RI mengeluarkan surat rekomendasi pembatalan kepersertaan calon bupati Jayapura, Mathius Awitauw kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Calon petahana itu dinilai melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, karena mengganti pejabat di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Jayapura.

"Setelah kami mengumpulkan fakta fakta, kami melakukan kajian dan melakukan pleno. Putusan kami atas laporan itu, Mathius Awitauw melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) UU 10 tahun 2016," kata Ketua Bawaslu RI Abhan belum lama ini. (*)

loading...

Sebelumnya

Komisioner KPUD dua kabupaten diakifkan, komisioner KPUD Tolikara dipidana 

Selanjutnya

Legislator ingin ada tim kesehatan ke Samenage 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe