Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Perdasi miras gugur di PTUN, OAP perlu membuat UU sendiri
  • Kamis, 19 Oktober 2017 — 19:24
  • 1189x views

Perdasi miras gugur di PTUN, OAP perlu membuat UU sendiri

"Pengusaha ini dilindungi undang-undang, mereka dimenangkan. Pemprov Papua yang melindungi rakyatnya, dianggap kalah. Tidak ada jalan lain itu, kita harus membuat undang-undang sendiri, karena kini orang terus meninggal akibat miras," kata Natan, Kamis (19/10/2017).
Ilustrasi pemusnahan miras - Jubi.Dok
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Papua, Natan Pahabol mengatakan, sebaiknya orang asli Papua (OAP) membuat undang-undang (UU) sendiri, pascaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura memenangkan salah seorang pengusaha, Theresia Sumandep yang menggugat Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Nomor 15 Tahun 2013, tentang pelarangan peredaran minuman keras (miras) di Papua.

Ia mengatakan, jika alasan PTUN memenangkan penggugat, dengan alasan Perdasi itu bertentangan dengan UU lebih tinggi, maka tidak ada harapan lagi. Padahal tujuan Pemprov Papua dan DPR Papua membuat regulasi itu untuk memproteksi orang asli Papua dari bahaya dan dampak miras. 

"Pengusaha ini dilindungi undang-undang, mereka dimenangkan. Pemprov Papua yang melindungi rakyatnya, dianggap kalah. Tidak ada jalan lain itu, kita harus membuat undang-undang sendiri, karena kini orang terus meninggal akibat miras," kata Natan, Kamis (19/10/2017).

Menurutnya, UU sendiri yang ia maksud adalah orang asli Papua komitmen pada diri sendiri tidak lagi mengkonsumsi miras. 

"Kalau kita sudah komitmen tidak mengkonsumsi miras, siapa yang akan membeli, dan usaha penjualan miras bisa tutup," ujarnya.

Katanya, tidak ada jalan lain menyelamatkan generasi muda Papua, khususnya dan orang asli Papua umumnya dari bahaya miras, selain komitmen terhadap diri sendiri.

"Tidak ada jalan lain kalau sudah begini. Ini Jakarta tidak peduli. Ko mau mati atau tidak, Jakarta tidak pusing. Semua orang asli Papua harus punya prinsip dan komitmen lagi mengkonsumsi miras," katanya.

Dikatakan, tentu para pengusaha miras senang dengan putusan PTUN ini, dan akan terus menjualnya. Namun kata Natan, mereka harus menyadari, miras akibatkan orang terbunuh.

"Miras ini hanya alat, hanya benda. Yang membawa miras ini masuk yang membunuh orang asli Papua. Tidak mungkin miras terbang sendiri ke Papua. Jadi tidak secara langsung undang-undang juga membunuh orang Papua, karena akibat undang-undang itu, upaya pemprov memproteksi orang Papua dibatalkan," ucapnya.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekda Papua, Doren Wakerkwa mengatakan, upaya pemberantasan miras akan terus dilakukan Pemprov Papua, meski banyak kalangan yang memiliki kepentingan di balik itu menentang kebijakan tersebut.

"Pemprov Papua tetap mengacu pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan turunannya, Perda Nomor 15 Tahun 2013 dan UU Nomor 23 Tahun 2014," kata Doren. 

Katanya, yang mana dimaksud aturan lebih tinggi, apakah lebih tinggi dari UU Otsus Papua. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, secara masif hanya berlaku di DKI Jakarta.

"Selain itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Permendag Nomor 20/M-DAG/4/2014 tentang pengendalian, pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minol, masih di bawah dari UU Otsus," ucapnya. (*) 

loading...

Sebelumnya

Legislator ingin ada tim kesehatan ke Samenage 

Selanjutnya

Partai lokal mulai didaftarkan ke komisi pemilihan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe