Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Pasifik
  3. Pemerintah PNG berencana bentuk Komisi HAM
  • Jumat, 20 Oktober 2017 — 07:17
  • 461x views

Pemerintah PNG berencana bentuk Komisi HAM

“Jadi ketika kita berbicara tentang HAM, ini bukan sesuatu hal yang harus didorong atau dipaksakan kepada kita oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dimana kita, dengan penuh kebanggaan, adalah salah satu negara anggota. Hal ini juga diabadikan dalam konstitusi kita sendiri.”
Ilustrasi Festival Film Hak Asasi Manusia PNG - IST
PINA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Zely Ariane

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Port Moresby, Jubi – Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung Papua Nugini Davis Steven mengatakan Pemerintahnya berencana membentuk sebuah komisi hak asasi manusia untuk menangani isu-isu terkait HAM di negara itu.

Steven mengatakan kepada hadirin Festival Film Hak Asasi Manusia PNG ke-8 yang diselenggarakan oleh tim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Teater Seni Port Moresby bahwa Pemerintah itu mengakui tantangan yang mereka hadapi dalam mengimplimentasikan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat, seperti yang  tercantum dalam konstitusi negara tersebut.

Festival film ini diselenggarakan untuk menunjukkan 17 Tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di PNG.

“Saya meninjau 42 tahun ke belakang dan yang saya lihat perjalanan panjang sebuah bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia karena dalam perencanaan konstitusi sejak tahun 1975, sebuah tekad yang sangat jelas dari pihak pendahulu kita yang membingkai konstitusi untuk memastikan bahwa negara kita mengamati dan menghormati tidak hanya piagam PBB tapi juga prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan,” kata Steven.

Dia juga merujuk pada pidato Perdana Menteri Peter O'Neill didepan Majelis Umum PBB di New York baru-baru ini dimana PM O'Neill kembali menekankan ideologi nenek moyang PNG saat mereka berhadapan dengan isu hak asasi manusia dan kebebasan dalam konstitusi.

Konstitusi itu adalah keseimbangan yang saksama antara hak dan kebebasan setiap individu.

“Pidato PM mengacu pada hubungan antara HAM dan hak politik dan ekonomi yang harus dicapai rakyat dan harus dia capai agar supaya kita dapat mencapai pembangunan manusia utuh.”

Steven mengatakan dia senang mengetahui bahwa tim PBB menemukan sebuah topik yang layak  untuk diberikan perhatian, topik penting HAM yang sangat membutuhkan dukungan Pemerintah dan dukungan dari masyarakat luas, termasuk semua pihak sponsor dan pemangku kepentingan lainnya.

“Dalam beberapa bulan ke depan, kami berharap akan dapat mengeluarkan undang-undang yang diperlukan untuk membentu sebuah komisi HAM di negara ini dengan sebuah badan yang dibentuk untuk memantau kewajiban negara, untuk mendukung dan mengkoordinasikan isu-isu HAM.”

Steven mengatakan pembentukan komisi ini akan menjadi kemajuan penting bagi masyarakat dan dapat membantu mereka mencapai tujuan-tujuan HAM.

Sementara itu, isu perlindungan HAM seharusnya tidak dilihat sebagai hal baru di PNG sebagaimana yang telah ada tertulis di dalam konstitusi negara itu sejak kemerdekaan, kata direktur Transparency International PNG Richard Kassman.

Kassman mengatakan dalam Festival Film Hak Asasi Manusia Papua Nugini yang ke-8 itu bahwa visi Transparency International tentang HAM di PNG adalah sebuah negara di mana rakyat hidup dalam sebuah konstitusi demokrasi dan di mana pemerintahan, politik dan bisnis beroperasi bebas dari kekejaman dan tunduk pada kewajiban HAM.

“Saya ingin merujuk pada konstitusi kita tentang tujuan-tujuan dan prinsip yang memandu konstitusi kita karena ketika para penyusun konstitusi menyatukannya sebelum tahun 1975 dan dewan legislatif menerimanya saat kemerdekaan, mereka mengarahkan agar semua pemerintahan di masa depan sepenuhnya menyadari tujuan dan prinsip yang memandunya,” kata Kassman.

“Jadi ketika kita berbicara tentang HAM, ini bukan sesuatu hal yang harus didorong atau dipaksakan kepada kita oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dimana kita, dengan penuh kebanggaan, adalah salah satu negara anggota. Hal ini juga diabadikan dalam konstitusi kita sendiri.”

Kassman mengatakan bahwa Transparency International telah melakukan sesuatu yang baik dengan terus mengingatkan para pemimpin pemerintahan dan pemimpin politik tentang demokrasi agar mereka (para pemimpin) dapat dibimbing dalam mengembangkan rencana untuk membangun negara itu secara demokratis.

“Agar dapat membangun bangsa kita dengan baik, kita perlu mengacu kembali pada prinsip-prinsip  panduan yang diabadikan dalam konstitusi kita yang cukup konsisten, juga tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan juga.”

Kassman mengatakan bahwa negara tersebut telah turut mengambil bagian dalam konvensi HAM dan dengan sukarela mengambil tanggung jawab dan kewajiban hak asasi manusia untuk dipenuhi  sesuai konstitusi mereka.

Kassman, yang juga Direktur urusan internal perusahaan untuk Total Exploration and Production, mengatakan bahwa masalah terbesar di negara ini adalah kurangnya keberanian dan keyakinan dalam beropini.

“Hingga rakyat Papua Nugini berubah dan menjadi berani, kita tidak akan maju,” tuturnya. Perusahaan itu turut berpartisipasi dalam proyek penilaian HAM PNG.

Dia mengatakan saat ini sebuah tim pejabat-pejabat HAM dari PBB sedang melakukan penilaian dampak terhadap Proyek miliki Total di Proyek LNG Papua.(Elisabeth C.Giay)

loading...

Sebelumnya

Phillip Miriori: Masyarakat Bougainville versus BCL

Selanjutnya

Protes kebrutalan polisi, operator angkutan umum Port Moresby mogok

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe