Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Komnas HAM desak pemerintah bayar lahan pelabuhan
  • Jumat, 20 Oktober 2017 — 23:48
  • 2040x views

Komnas HAM desak pemerintah bayar lahan pelabuhan

Komnas HAM berharap  tuntutan ganti rugi dari pemilik ulayat  segera diselesaikan karena  setelah berkunjung di Merauke beberapa bulan lalu, pemilik ulayat mengancam akan melakukan pemalangan lokasi pelabuhan.
Tanah di Pelabuhan Merauke yang dipersoalkan pemilik ulayat karena belum ada penyelesaian ganti rugi – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 21:50 WP
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 16:20 WP
Features |
Kamis, 21 Juni 2018 | 17:48 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Merauke, Jubi- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia mengirim surat kepada Menteri Perhubungan berisi desakan agar menyelesaikan pembayaran ganti rugi tanah milik masyarakat Marind-Imbuti yang telah digunakan membangun perluasan Pelabuhan Merauke.

“Dalam Menteri Perhubungan RI, Pemkab Merauke dan PT Pelindo Cabang Merauke harus melakukan pembahasan, sekaligus penyelesaian permasalahan lahan ulayat masyarakat suku Marind,” kata anggota  Komnas HAM, Natalius Pigay, kepada Jubi, Jumat (20/10/2017).

Dalam surat nomor 1.255/K-PMT/IX/2017 meminta agar kegiatan pembangunan perluasan pelabuhan yang sedang dilaksanakan memperhatikan kewajiban negara tidak melakukan pelanggaran HAM.

“Baik melalui tindakan maupun pembiaran termasuk menjamin pemenuhan secara aktif hak-hak adat masyarakat setempat,” kata Natalius Pigay, menambahkan .

Ia berharap  tuntutan ganti rugi dari pemilik ulayat  segera diselesaikan karena  setelah berkunjung di Merauke beberapa bulan lalu, pemilik ulayat mengancam akan melakukan pemalangan lokasi pelabuhan.

Seorang pemilik ulayat tanah Pelabuhan Merauke, Hendrikus Hengky Ndiken, menegaskan telah mendapatkan surat tembusan dari Komnas HAM yang dikirim ke Menteri Perhubungan beberapa waktu lalu.

“Kami berterimakasih karena Pak Natalius Pigay merespon dengan sungguh-sungguh tuntutan masyarakat pemilik ulayat terkait penyelesaian ganti rugi tanah pelabuhan,” katanya. (*)

loading...

Sebelumnya

Korowai tuntut hak pelayanan sebagai warga negara

Selanjutnya

Polisi ultimatum bos judi roleks di Merauke

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat