Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Papua perlu tambahan belanja pegawai Rp 2,5 triliun
  • Minggu, 22 Oktober 2017 — 13:13
  • 909x views

Papua perlu tambahan belanja pegawai Rp 2,5 triliun

Tercatat Pemprov Papua tambah pegawai seiring dengan kewenangan pengelolaan sekolah menengah atas  dan sederajat yang mencapai lebih dari 7 ribu lebih PNS.
Ilustrasi ASN di pemerintahan provinsi Papua - Dok Jubi
Alexander Loen
alex@tabloidjubi.com
Editor : Edi Faisol

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Provinsi Papua memerlukan tambahan anggaran belanja hingga Rp 2,5 triliun, untuk gaji pegawai yang sebelumnya ditanggung pemerintah daerah. Tercatat Pemprov Papua tambah pegawai seiring dengan kewenangan pengelolaan sekolah menengah atas  dan sederajat yang mencapai lebih dari 7 ribu lebih PNS.

“Mulai tahun depan (2018) pemerintah provinsi membutuhkan dana alokasi sekitar Rp 2,5 triliun untuk membiayai 13 ribu pegawai,” kata Gubernur Papua, Lukas Enembe, kepada wartawan, di Jayapura belum lama ini.

Ia meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di wilayah menghitung besaran kebutuhan ASN yang jumlah tambahan pegawai dari 7.500 menjadi 13 ribu lebih.

"Kami anggap data yang ada di BKD sudah lengkap, sehingga kami terima dengan baik penyerahan personil, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D) SMA dan SMK dari kabupaten kota ke provinsi," kata Enembe menjelaskan.

Menurut Enembe, tingginya jumlah pegawai yang diserahkan tangung jawabnya ke provinsi akibat banyaknya tenaga honorer yang sebelumnya diangkat berdasarkan SK bupati dan wali kota, kepala dinas, kepala sekolah serta pemberian tunjangan bagi guru dan tenaga pendidikan lain.

Gubernur tak memungkiri kondisi itu akan berdampak kepada kestabilan daerah, karena selain masalah hak pegawai, pada tahun 2018 Papua akan melaksanakan Pilkada serta persiapan PON 2020.

“Sedangkan di 2019 juga ada Pilpres dan Pileg. Jadi ini hal yang luar biasa dan hitunggannya harus benar," katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua, Nicolaus Wenda segera mendata pegawai agar tak menimbulkan tumpang tindih data. “Guna mendapat data valid mengenai jumlah pegawai,” kata Wenda.

Ia akan meninjau kembali guru  dari dinas pendidikan, kebijakan itu untuk menghindari kesalahan data. “Sehingga jumlahnya pasti," kata Wenda menambahkan.

Pendataan jumlah pegawai dilakukan secara bertahap melibatkan dinas pendidikan, namun salah satu syaratnya harus ada Peraturan Gubernur. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Stadion Papua Bangkit bernuansa merah putih

Selanjutnya

Sekolah diminta hati-hati gunakan dana BOS

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe