Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Sistem noken Pilgub Papua 2018 berkurang
  • Minggu, 22 Oktober 2017 — 17:47
  • 450x views

Sistem noken Pilgub Papua 2018 berkurang

"Di satu daerah atau kabupaten, ada wilayah yang pakai noken ada yang tidak. Misalnya Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, dulu pakai noken sekarang tidak. Di Lanny Jaya, dari yang dulunya pakai noken, ada beberapa yang tidak," kata Adam akhir pekan lalu.
Ilustrasi pemungutan suara di Papua menggunakan sistem noken - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Ketua KPU Papua, Adam Arisoi mengatakan, penggunaan noken dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua, 2018 mendatang berkurang.

Ia mengatakan, dari sekian tempat pemungutan suara (TPS) di beberapa kabupaten yang selama ini menggunakan noken sebagai pengganti kotak suara, beberapa tempat tidak akan menggunakannya ketika Pilgub.

"Di satu daerah atau kabupaten, ada wilayah yang pakai noken ada yang tidak. Misalnya Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, dulu pakai noken sekarang tidak. Di Lanny Jaya, dari yang dulunya pakai noken, ada beberapa yang tidak," kata Adam akhir pekan lalu.

Menurutnya, 16 kabupaten di wilayah pegunungan Papua yang selama ini menggunakan noken, dua di antaranya sudah menyatakan tidak akan menggunakannya.

"Dari 16 sekarang tinggal 14. Kabupaten Yalimo sama Pegunungan Bintang sudah sepakat tidak menggunakan noken lagi. Ini di wilayah-wilayah pegunungan," ujarnya.

Katanya, sistem noken dikembalikan kepada masyarakat. Ini kebiasaan yang diakui negara, negara memberikan peluang, sehingga KPU melaksanakan.

"Ini kembali kepada masyarakat, pemerintah, dan teman-teman yang berkecimpung dalam politik. Tapi sebagai penyelenggara, apa pun itu keputusannya, bantu KPU. Anda boleh berkomunikasi sosial di luar, tapi waktu datang ke TPS harus menggunakan mekanisme KPU," katanya.

Kata Adam, hasil pembagian suara yang telah disepakati, harus dimasukkan dalam sertifikasi rekapitulasi KPU. Tidak langsung dibawa dan diberikan ke PPS, karena ada proses administrasi kepemiluan di tingkat TPS.

"Sekalipun mereka pakai noken, tapi di TPS ada semua saksi. Hasil kesepakatan pembagian suara itu, dimasukkan ke kotak suara, dihitung, dan dituangkan dalam form C1KWK, sehingga setiap saksi di TPS punya data. Itu yang kami minta, karena itu dokumen awal kami," ucapnya.

Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, untuk menghindari terjadinya gesekan dalam Pilkada Serentak 2018 di Papua, pihaknya meminta KPU menyeragamkan mekanisme sistem noken di setiap daerah yang menggunakan sistem itu.

"Standarisasi pemungutan suara di wilayah sistem noken harus sama, jangan sampai berbeda. Penyelenggara, petugas distrik, panitia pemungutan suara, hingga petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kampung, harus mempunyai mekanisme sama," kata Boy Rafly pekan lalu.

Menurutnya, pemungutan suara dilakukan dengan melihat perwakilan yang datang kepada petugas, mewakili siapa, dan berapa jumlah orang. Harus disesuaikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.

"Tidak semua perwakilan datang ke TPS kemudian mengklaim dia mewakili kelompok atau masyarakat tertentu. Mekanismenya harus diseragamkan," ucapnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Brimob masih buru pelaku penembakan di Freeport

Selanjutnya

Pendiri parpol lokal Papua ingatkan OAP soal amanat Otsus

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe