Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Pendiri parpol lokal Papua ingatkan OAP soal amanat Otsus
  • Minggu, 22 Oktober 2017 — 17:53
  • 554x views

Pendiri parpol lokal Papua ingatkan OAP soal amanat Otsus

"Beliau berusaha supaya orang Papua sadar, kalau negara memerintahkan dapat membuat parpol lokal. Tapi upaya yang dilakukan tidak didukung maksimal semua orang Papua, maupun pejabat yang ada ini, sehingga prosesnya sedikit mengalami kendala," kata Adam akhir pekan lalu.
Logo parpol lokal Papua, Partai Papua Bersatu - Jubi. Dok
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Ketua KPU Papua, Adam Arisoi mengatakan, apa yang dirintis Kris Fonataba, pendiri partai politik (parpol) lokal Papua Bersatu, merupakan upaya mengingatkan orang asli Papua (OAP) akan amanat Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Ia mengatakan, Kris Fonataba berjuang supaya orang tahu dalam UU Otsus mengamanatkan masyarakat asli Papua dapat mendirikan parpol lokal, seperti Aceh.

"Beliau berusaha supaya orang Papua sadar, kalau negara memerintahkan dapat membuat parpol lokal. Tapi upaya yang dilakukan tidak didukung maksimal semua orang Papua, maupun pejabat yang ada ini, sehingga prosesnya sedikit mengalami kendala," kata Adam akhir pekan lalu.

Menurutnya, kalau saja semua orang mendukung, sudah ada parpol lokal di Papua. Upaya DPR Papua membuat aturan hukum parpol lokal dengan peraturan daerah khusus (perdasus), juga kandas ketika dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri.

"Di Aceh, parpol lokal memiliki tiga kekuatan hukum. Undang-undangnya ada, peraturan pemerintahnya ada, peraturan daerah provinsinya ada. Ketika didorong ke DPR RI, dapat dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017," ujarnya.

Katanya, jika sudah masuk dalam UU Pemilu, KPU akan mengakomodir, dan dengan sendirinya Peraturan KPU (PKPU) akan keluar, dengan sistem nasional tapi verifikasinya lokal.

KPU Papua juga menyurati KPU RI dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), meminta kepastian SK berdirinya parpol lokal di Papua.

"Namanya organisasi, harus dapat pengakuan negara. Parpol lokal Papua kalau sudah tercatat dalam UU Pemilu, memiliki perdasi, dan peraturan pemerintah, otomatis akan ada dalam peserta Pemilu, tapi aturan hukumnya belum ada. Tapi saya mengapresiasi Pak Fonataba," katanya.

Awal Oktober 2017, pengurus parpol lokal Papua Bersatu mendaftar ke KPU Papua guna mengikuti Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 untuk anggota DPRD kabupaten, kota, DPR Papua, DPR-RI dan DPD RI.

“Sejarah mencatat, ini pertama kali partai lokal mendaftar ke KPU. Ini merupakan implementasi amandemen UUD 1945 dan implementasi UU Otsus Papua, dalam Bab VII Pasal 28 Ayat 1, orang asli Papua berhak mendirikan parpol lokal,” kata Ketua Umum Partai Papua Bersatu, Kris Fonataba ketika mendaftar ke KPU Papua.

Katanya, kini Partai Papua Bersatu memiliki kepengurusan DPD di 29 kabupaten dan kota se-Papua.

Pihaknya berharap KPU mengakomodir keberadaan partai lokal, karena ini merupakan implementasi UU Otsus. (*)

loading...

Sebelumnya

Sistem noken Pilgub Papua 2018 berkurang

Selanjutnya

Eksekutif diminta akomodir program usulan DPRP

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe