Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Pasifik
  3. Oposisi kecam surat PM Solomon ke Perusahaan Indonesia
  • Senin, 23 Oktober 2017 — 09:51
  • 866x views

Oposisi kecam surat PM Solomon ke Perusahaan Indonesia

Kelompok oposisi menuding bahwa riwayat hubungan antara PM dengan perusahaan Indonesia itu bukanlah hal baru dan sangat mencurigakan.
Surat yang ditulis oleh Perdana Menteri Manasseh Sogavare kepada Perusahaan kontroversial Bintang Indonesia yang mengoperasikan penambangan bauksit di Pulau Rennel – Solomon Star News
Editor : Zely Ariane

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Honiara, Jubi – Pihak Oposisi Parlementer mengecam keras sebuah surat yang ditulis oleh Perdana Menteri Kepulauan Solomon kepada perusahaan Indonesia setelah surat ini diterbitkan di media.

Minggu lalu pers mengungkapkan sebuah surat yang ditulis oleh Perdana Menteri Manasseh Sogavare kepada Perusahaan kontroversial Bintang Indonesia yang mengoperasikan penambangan bauksit di Pulau Rennel.

Melalui sebuah pernyataannya, pihak oposisi mengatakan bahwa tanggapan Perdana Menteri melalui surat itu bukan hanya ‘mencurigakan’ tapi juga menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.

“Setiap surat yang mengakui investor dan kontribusinya kepada negara harus dilakukan oleh kementerian yang bertanggung jawab dan tidak (seharusnya) dari Perdana Menteri. Ketika Perdana Menteri menulis langsung kepada investor, itu menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan kepentingan pribadinya dengan perusahaan itu. Berapa banyak investor asing lainnya dan bahkan investor lokal disurati Perdana Menteri untuk mengakui kontribusinya? Mungkin tidak ada sama sekali,“ demikian bunyi pernyataan tersebut.

Pernyataan itu juga menimbulkan lebih banyak pertanyaan seputar kepentingan pribadi Perdana Menteri dengan perusahaan Indonesia, setelah pers mengeluarkan pesan teks yang mengungkapkan hubungan Perdana Menteri dengan Bintang pada bulan Januari tahun ini.

“Ini adalah perusahaan Indonesia yang sama dengan insiden sebelumnya dimana Perdana Menteri secara pribadi mengirim sebuah pesan teks untuk meyakinkan eksekutifnya tentang solidaritas pemerintahannya (PM) dan bahwa mereka akan memberikan jaminan bebas pajak kepada perusahaan tersebut pada bulan Januari tahun ini,” katanya.

Kelompok oposisi menuding bahwa riwayat hubungan antara PM dengan perusahaan Indonesia itu bukanlah hal baru dan sangat mencurigakan.

Selain itu, oposisi juga mendesak Perdana Menteri untuk menjelaskan sebuah surat yang ditulis oleh mantan Special Secretary to the Prime Minister (Sekretaris Khusus Perdana Menteri,  SSPM) yang mengungkapkan bahwa Bintang tidak memiliki kontrak hukum dengan Pemerintah.

Mantan SSPM Andrew Muaki dalam suratnya ke media menyatakan bahwa hanya APID yang memiliki sewa pertambangan dengan pemerintah di Rennell.

“APID melibatkan Bintang untuk menambang bauksit atas namanya. Dengan ketentuan hukum bahwa pemerintah tidak memiliki hubungan langsung dengan Bintang dan sebaliknya. Pemerintah hanya memiliki hubungan bisnis dengan APID. Oleh karena itu, komunikasi resmi mengenai penambangan bauksit harus dialamatkan ke APID”, Muaki menulis dalam suratnya.(Solomon Star/Elisabeth C.Giay)

loading...

Sebelumnya

Keterlambatan anggaran timbulkan kekhawatiran di Noumea

Selanjutnya

Pasca dibebaskan, Mantan PM Vanuatu mundur dari politik

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe