Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Infrastruktur
  3. Pembangunan infrastruktur jadi "kartu As" 3 tahun Jokowi
  • Senin, 23 Oktober 2017 — 10:27
  • 1496x views

Pembangunan infrastruktur jadi "kartu As" 3 tahun Jokowi

Namun proyek-proyek tersebut masih mendominasi di Pulau Jawa dengan estimasi nilai proyek tertinggi (93 proyek dengan estimasi nilai Rp1.065 triliun), disusul pembangunan di Sumatera dengan 66 proyek (Rp884 triliun), 27 proyek (Rp155 triliun) di Sulawesi, 15 proyek (Rp11 triliun) di Bali dan Nusa Tenggara, dan yang terkecil tercatat 13 proyek senilai Rp444 triliun berada di Maluku dan Papua.
Target pengembangan konektivitas nasional melalui pembangunan infrastruktur pada 2017 - dok. Kementerian PPN/Bapenas
Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor :

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jakarta, Jubi – Tiga pencapaian utama 3 pemerintahan Jokowi meliputi pembangunan sektor infrastruktur, pengendalian harga pangan, dan penerapan bantuan sosial.

Hal itu dipaparkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, seperti dilansur laporan khusus Antara, Minggu (22/10/2017) yang menyebutkan capaian-capaian utama pemerintah di bidang ekonomi.

Dan dalam capaian tersebut, infrastruktur menjadi bintang prestasi yang paling dibanggakan. Karena menurut Darmin, pembangunan infrastruktur sebetulnya bertujuan ganda: tak saja untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas namun juga menjadi fondasi untuk keluar dari apa yang ia sebut sebagai perangkap pendapatan menengah (middle income trap).

Namun proyek-proyek tersebut masih mendominasi di Pulau Jawa dengan estimasi nilai proyek tertinggi (93 proyek dengan estimasi nilai Rp1.065 triliun), disusul pembangunan di Sumatera dengan 66 proyek (Rp884 triliun), 27 proyek (Rp155 triliun) di Sulawesi, 15 proyek (Rp11 triliun) di Bali dan Nusa Tenggara, dan yang terkecil tercatat 13 proyek senilai Rp444 triliun berada di Maluku dan Papua.

Hal itu diakui oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Teten Masduki, seperti dilansir Tempo.co (16/10) yang menyatakan bahwa proyek saat ini masih lebih besar di kawasan barat Indonesia.

Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mempertanyakan sejauh mana pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah mampu meningkatan produktivitas dan daya saing.

Produktivitas tersebut berarti infrastruktur dapat bermanfaat untuk meningkatkan produksi serta mempunyai nilai tambah bagi manufaktur dan logistik.

Seandainya pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah dapat diarahkan sesuai dengan hal tersebut, kata Enny, nantinya mampu menimbulkan kepercayaan dari dunia usaha.

Indef juga menyoroti tentang keperluan pengendalian inflasi yang bertujuan agar daya beli masyarakat tidak terganggu.

Harga pangan

Pengendalian harga pangan, khususnya beras, menurut Darmin tercermin dari laju inflasi Indonesia yang bergerak ke bawah 4 persen. Inflasi pangan dari tahun ke tahun juga lebih terkendali sejalan dengan perkembangan jumlah tim pengendalian inflasi daerah (TPID).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2017 Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,13 persen sehingga inflasi pada tahun kalender 2017 menjadi sebesar 2,66 persen.

Sementara untuk kawasan Papua, khususnya wilayah pegunungan, kenaikan harga bahan pokok belum bisa sepenuhnya dikontrol.

Hal itu membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perdagangan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), seperti dilansir CNN Indonesia (10/10), menargetkan tingkat Harga Eceran Tertinggi (HET) sembilan bahan pokok (Sembako) di Puncak Jaya Papua bisa susut hingga 25 persen melalui efisiensi distribusi logistik.

"Target kami komersil tapi terukur," ucap Direktur Utama PT PPI Agus Andiyani.

Agus mengungkapkan, pihaknya akan mengoptimalkan penggunaan moda transportasi dengan jalur baru untuk distribusi Sembako guna merealisasikan target penurunan harga tersebut.

Sementara menurut Enny Sri Hartati persoalannya adalah stabilitas harga merupakan stabilitas dalam level yang tinggi yang menyebabkan pula besarnya porsi pemenuhan kebutuhan dasar konsumsi masyarakat.

Enny menyebutkan sekitar 80 persen pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, listrik, dan transportasi.(*)

loading...

Sebelumnya

Proyek jalan transPapua sudah 75 persen

Selanjutnya

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe