Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Puluhan pendemo datangi DPRP, nyatakan tolak minol di Papua
  • Selasa, 23 Oktober 2017 — 14:07
  • 292x views

Puluhan pendemo datangi DPRP, nyatakan tolak minol di Papua

"Kami sadar miras sedang dan akan membunuh kami. Entah apa jadinya generasi kami ke depan. Kami punya data lengkap di mana pengecer dan pemasok. Papua selain kaya akan sumber daya alam, juga kaya masalah, karena miras."
Demo Solidaritas Anti Miras dan Narkoba Papua halaman di DPR Papua, Senin (23/10/2017) - Jubi/Arjuna
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Puluhan pemuda, mahasiswa, perwakilan tokoh adat yang tergabung dalam Solidaritas Anti Miras dan Narkoba Papua melakukan demo damai di DPR Papua, Senin (23/10/2017), mendukung sikap DPR Papua dan Pemprov Papua dalam pemberantasan minuman keras (miras) atau minuman beralkohol (minol) sesuai Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Nomor 15 Tahun 2013.

Massa meminta DPRD Kota Jayapura dan DPR Papua membentuk tim pemberantasan miras dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk aktivis, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak lain.

Koordinator aksi, Yulianus Mabel mengatakan, miras bukan budaya orang asli Papua

"Kami sadar miras sedang dan akan membunuh kami. Entah apa jadinya generasi kami ke depan. Kami punya data lengkap di mana pengecer dan pemasok. Papua selain kaya akan sumber daya alam, juga kaya masalah, karena miras."

Menurutnya, meski PTUN telah memenangkan gugatan pengusaha terhadap Perdasi Papua Nomor 15 Tahun 2013, namun aturan itu tetap harus dilaksanakan, karena merupakan turunan UU Otsus, bukan peraturan meteri.

"Wajib dilaksanakan pemerintah kabupaten dan kota di Papua. Pengusaha miras makin berani melawan pemerintah dengan menggugat perdasi miras ke PTUN dan mereka menang," kata Mabel.

Menurutnya, ini memperkuat dugaan, kalau pengusaha miras bukan pengusaha biasa, tapi mereka dilindungi perangkat negara. Salah satu contoh, hakim pengadilan PTUN memenangkan pengusaha dalam gugatannya.

"Pertanyaan kami, hakim di Papua di pihak mana? Membela siapa dan melindungi siapa? Apakah miras lebih penting dari pada nyawa orang Papua," ucapnya.

Salah satu kepala suku masyarakat pegunungan tengah di Kota Jayapura, Isak Wenda mengatakan, mereka yang bertanggung jawab akibat miras ini, adalah pihak yang mengeluarkan izin.

"Kalau di kota ada korban akibat miras, itu tanggung jawab wali kota, di Kabupaten Jayapura, tanggung jawab bupati, Kabupaten Keerom tanggung jawab Bupati Keerom. Dia bayar sampai bengkok, selesaikan keluhan rakyat, masyarakat datang duduki dia pu rumah," kata Isak.

Menurutnya, ini bukan saja untuk menyelamatkan orang asli Papua, juga non Papua, karena selama ini bukan hanya orang asli Papua yang menjadi korban miras.

"Pendatang juga banyak mati. Dengan tidak adanya miras, kota ini, provinsi ini bisa aman, pembangunan dan program wali kota dan gubernur bisa jalan baik. Makanya kami dukung pemberantasan miras," ujarnya.

Usai berorasi perwakilan mahasiswa, pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis, DPR Papua, perempuan, dan wartawan menandatangani pernyataan sikap sebelum diserahkan ke perwakilan DPR  Papua.

Enam poin dalam pernyataan sikap itu yakni mendukung penuh Pemprov Papua memberantas miras sesuai Perdasi Nomor 15 Tahun 2013, yang telah digugat pengusaha ke PTUN dan dimenangkan pengusaha. PTUN harus meninjau kembali putusannya yang memenangkan pengusaha dalam gugatannya demi keselamatan orang asli Papua.

Poin lainnya, para bupati dan wali kota, DPRD segera manarik izin penjualan miras di wilayah pemerintahannya. Pengusaha miras di seluruh Papua, khususnya di Kota Jayapura, segera menghentikan penjualan miras, jika masih menjual miras maka secara sadar membunuh orang asli Papua. Hentikan motif penjualan miras dari toko-toko dengan melakukan transaksi di pinggir jalan. Meminta Satpol PP, kepolisian, TNI menjadi penegak perdasi, bukan mengamankan penjualan miras.

Penyataan sikap massa diterima Ketua Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni yang didampingi legislator Papua, Laurenzus Kadepa, Mathea Momoyau, Lazarus Siep, dan Mustakim.

"Kami menerima aspirasi ini dan akan kami tindak lanjuti. Kami akan sampaikan kepada pimpinan kami, karena kami DPRP sendiri mendukung pemberantasan miras," kata Elvis Tabuni. (*)

loading...

Sebelumnya

PPID tak aktif, Komisi Informasi minta Sekda Papua tegur kepala OPD

Selanjutnya

Aktor di balik penyerangan Kemendagri diminta bertanggung jawab

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe