Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Isu lokal hambat perekaman KTP-e di Papua
  • Selasa, 24 Oktober 2017 — 14:36
  • 1008x views

Isu lokal hambat perekaman KTP-e di Papua

Pemerintah provinsi Papua melalui Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil setempat menilai isu-isu lokal masih menjadi penghalang kesadaran masyarakat melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di wilayah itu.
Isu lokal diklaim sebagai penyebab lambatnya perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-e) di Papua - IST
ANTARA
Editor : Dewi Wulandari

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Pemerintah provinsi Papua melalui Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil setempat menilai isu-isu lokal masih menjadi penghalang kesadaran masyarakat melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di wilayah itu.

Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil provinsi Papua, Ribka Haluk, di Jayapura, Senin (23/10/2017), mengatakan dalam setiap kegiatan yang digelar instansinya, masing-masing daerah sering menyampaikan tingkat kesulitan dalam perekaman KTP-e adalah kurangnya kesadaran masyarakat melakukan perekaman.

"Meskipun sudah mengetahui dan memperoleh informasi, akan tetapi isu daerah atau lokal seperti kepercayaan pada pengikut aliran sesat serta lain sebagainya masih mempengaruhi masyarakat," katanya.

Menurut Ribka, hal inilah yang menyebabkan pada akhirnya pencapaian target perekaman KTP-e belum bisa secara maksimal hampir di semua kabupaten dan kota di Provinsi Papua.

"Penduduk provinsi Papua saat ini tercatat sebanyak 4,2 juta. Baru sekitar 900 ribu yang sudah melakukan perekaman KTP-e. Setiap bulan kami ada review data untuk memantau perkembangan perekaman KTP-e," ujarnya.

Untuk meningkatan kesadaran masyarakat melakukan perekaman KTP-e, kata Ribka, Dinas Sosial gencar melakukan sosialisasi di berbagai kelompok asyarakat.

"Mau tidak mau, suka atau tidak suka, pilkada yang akan digelar pada 2018 maupun pemilu 2019 mengacu dan berbasis kepada KTP-e," katanya.

Masalah lain yang dihadapi Dinsos adalah kepemilikan KTP rangkap.

“Satu orang bisa mempunyai dua KTP karena banyak perpindahan penduduk yang tidak memenuhi prosedur, misalnya tidak membawa surat pindah. Saat mengurus KTP baru, KTP lama juga masih berlaku,” jelasnya. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Gubernur Papua akan bangun rumah layak huni di Korowai

Selanjutnya

PT Devisat Utama Karya menangkan tender program dana desa

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe