Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Akademisi menilai ada dua penyebab Pilgub Papua berpotensi konflik
  • Selasa, 24 Oktober 2017 — 21:18
  • 1172x views

Akademisi menilai ada dua penyebab Pilgub Papua berpotensi konflik

"Elite politik ini tidak hanya calon, tapi orang partai politik. Itu juga kan bagian dari bagaimana memicu konflik. Yang dapat menyebabkan konflik itu sebenarnya elite-elite yang tidak siap kalah," kata Edward Kocu kepada Jubi, Selasa (24/10/2017).
Ilustrasi - Jubi/Dok
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Dr. Edward Kocu mengatakan, ada dua hal yang dapat menyebabkan pemilihan gubernur (pilgub) Papua khususnya, dan pilkada tujuh kabupaten di Papua 2018 mendatang, berpotensi berakhir konflik. 

Ia mengatakan, hal pertama adalah rendahnya kesadaran atau pendidikan politik para elite politik. Mereka hanya siap mencalonkan diri untuk menang, tidak siap kalah. 

"Elite politik ini tidak hanya calon, tapi orang partai politik. Itu juga kan bagian dari bagaimana memicu konflik. Yang dapat menyebabkan konflik itu sebenarnya elite-elite yang tidak siap kalah," kata Edward Kocu kepada Jubi, Selasa (24/10/2017).

Menurutnya, hal kedua yang dapat memunculkan potensi konflik adalah penyelenggara atau KPU, jika mereka tidak melaksanakan tugas sesuai mekanisme dan aturan.

"Jadi dua hal ini yang berperan apakah pilkada berpotensi konflik atau tidak. Selain KPU sebagai penyelenggara, juga ada parpol, karena mereka akan terlibat dalam momen itu," ujarnya.

Secara pribadi Edward Kocu tidak sependapat jika ada yang menilai Pilgub Papua dan pilkada tujuh kabupaten di Papua, 2018 mendatang berpotensi konflik.

"Saya tidak melihat itu. Bagi saya, konflik itu akan terjadi kalau elite politik tidak dewasa, tidak cerdas, tidak santun, tidak berintegritas dalam berpolitik. Ini salah satu penyebab munculnya konflik. Masyarakat inikan hanya korban dari kepentingan elite di atas," katanya.

Dikutip dari tempo.co, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan,  Provinsi Papua dan Papua Barat mempunyai kerawanan tinggi dalam pelaksanaan pilkada 2018 mendatang dikarenakan adanya penggunaan noken, yang berbeda dengan daerah lain.

“Penggunaan sistem noken untuk pemilihan umum di Papua maupun Papua Barat masih menjadi isu utama yang menjadi salah satu sebab kawasan tersebut dinilai rawan,” katanya usai memberikan pengarahan dalam Rapat Kerja Koordinasi Nasional Persiapan Pilkada Serentak 2018 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (23/10/2017). 

Namun menurutnya, catatan terhadap indeks kerawanan pemilihan umum tersebut belum final. Hingga kini catatan tersebut masih terus dikerjakan oleh Bawaslu. 

"Ada daftarnya cukup banyak rawan satu rawan dua, dan masih finalisasi kok itu. Kira-kira kalau minggu ini sudah bisa selesai kita bisa umumkan," ucapnya.

Karena itu, pihaknya telah meminta Bawaslu untuk segera menyelesaikan indeks kerawanan tersebut, supaya ke depan, indikasi-indikasi itu dapat segera dinetralisir secara cepat dan sistematis supaya tidak mengganggu jalannya proses Pilkada Serentak pada 2018 mendatang. (*) 

loading...

Sebelumnya

Enam Anggota TNI Datangi Rumah Wartawan Suara Papua di Paniai

Selanjutnya

Sistem noken dinilai menguntungkan kandidat gubernur tertentu

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe