Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Pembentukan pansus pilgub, DPRP tunggu hasil konsultasi KPU
  • Selasa, 24 Oktober 2017 — 21:43
  • 913x views

Pembentukan pansus pilgub, DPRP tunggu hasil konsultasi KPU

"Kini KPU Papua sedang konsultasi dengan KPU RI terkait mekanismenya. Setelah itu kami pertemuan lagi, untuk membahas langkah berikutnya seperti apa," kata Wonda, Selasa (24/10/2017).
Ilustrasi Kantor KPU Papua - Jubi/Arjuna 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, pihaknya belum bisa memutuskan kapan pembentukan panitia khusus (pansus) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua 2018, karena hingga kini pihaknya masih menunggu hasil konsultasi KPU Papua ke KPU RI.

Ia mengatakan, DPR Papua telah menyerahkan regulasi yang menjadi acuan kepada KPU Papua, dan bertemu Ketua KPU Papua, Adam Arisoi. 

"Kini KPU Papua sedang konsultasi dengan KPU RI terkait mekanismenya. Setelah itu kami pertemuan lagi, untuk membahas langkah berikutnya seperti apa," kata Wonda, Selasa (24/10/2017).

Menurutnya, jika mengacu pada jadwal nasional, waktu pendaftaran hanya satu bulan, batas waktu, 12 Februari 2018.

"Jadi Januari 2018, sudah harus jalan. Nantinya kami akan buat jadwal," ujarnya.

Katanya, meski jadwal secara nasional hanya sebulan, namun karena Papua mengacu pada UU Otsus, sehingga akan dipikirkan langkah yang diambil seperti apa.

"Karena kekhususan Papua ini akan kami atur seperti apa. Nanti setelah konsultasi baru kami bicarakan," katanya.

Ketua KPU Papua, Adam Arisoi mengatakan, pihaknya sudah bertemu DPR Papua membicarakan mekanisme tahapan pilgub Papua, seperti apa. 

"Kami diskusi apakah pendaftaran ini diterima KPU, setelah KPU menerima, meneliti kelengkapan berkas, syarat calon orang asli Papua itu kami serahkan ke DPRP dan DPR Papua menyerahkan ke MRP,” kata Adam belum lama ini.

Menurutnya, kedua pihak sepakat membicarakan ini bersama KPU RI, apakah mengikuti jadwal secara nasional, atau pendaftaran diserahkan kepada DPR Papua, namun berdasarkan tahapan nasional.

“Atau bisa dibagi dua, syarat pencalonannya yaitu terkait dukungan parpol di KPU, syarat calonnya terkait keaslian orang Papua di DPR, seperti pilgub 2013, namun proses pilgub sebelumnya kan prosesnya panjang,” ucapnya.

Katanya, kewenangan ini di KPU, namun ada proses yang harus diketahui DPRP dan MRP, inilah yang harus sinkron. Pilgub Papua sebelumnya, butuh waktu lama, lantaran KPU dan DPRP tidak sinkron.

“Pendaftaran direncanakan, 8 sampai 10 Januari 2018, penetapan calon, 12 Februari, dan pencabutan nomor urut 13 Februari, selanjutnya tahapan kampanye,” ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Sistem noken dinilai menguntungkan kandidat gubernur tertentu

Selanjutnya

Penembakan di Freeport, legislator Papua sarankan polisi telusuri OPM

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe