close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pemprov Papua sebut tujuh BUMD tidak menguntungkan
  • Rabu, 25 Oktober 2017 — 21:54
  • 1459x views

Pemprov Papua sebut tujuh BUMD tidak menguntungkan

"Pertemuan belum lama ini bukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi hanya pertemuan dengan perusahaan daerah," katanya.
Gubernur Papua Lukas Enembe - Jubi/Dok
ANTARA
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyoroti tujuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayahnya, yang dinilai tidak berkontribusi dalam pendapatan daerah, bahkan mendatangkan utang.

Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Rabu, (25/10/2017), mengatakan sejak didirikan, beberapa perusahaan daerah yang berada di bawah Holding Company tersebut tidak membawa keuntungan sama sekali.

"Pertemuan belum lama ini bukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tetapi hanya pertemuan dengan perusahaan daerah," katanya.

Menurut Lukas, karena tidak mendatangkan keuntungan bagi Provinsi Papua, rencananya beberapa BUMD milik pemprov tersebut akan dipailitkan.

"Oleh karena itu saya sudah menugaskan Karo Hukum untuk berperkara di pengadilan untuk beberapa perusahaan yang akan kami pailitkan, yang ada hanyalah Holding Company dan Irian Bhakti sehingga selebihnya dipailitkan," ujarnya.

Dia menuturkan sehingga pihaknya kini mempunyai tugas yang mana wajib hukumnya membayar karyawan, jajaran direksi dan lain sebagainya.

"Ketujuh BUMD tersebut di antaranya PT Percetakan Rakyat Papua, PT Papua Lintas Nusantara, PT Semen Papua, PT Listrik Papua dan PT Emas Papua," katanya.

Dia menambahkan sudah ada temuan dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait hal ini sehingga pihaknya berencana menutup beberapa perusahaan daerah tersebut. (*)

loading...

Sebelumnya

Gubernur Enembe soroti penyerapan anggaran minim

Selanjutnya

Pemprov Papua dorong adanya data instansi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4915x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4251x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2483x views
Polhukam |— Selasa, 16 Oktober 2018 WP | 2432x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe