close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Pemprov Papua dorong adanya data instansi
  • Rabu, 25 Oktober 2017 — 22:01
  • 1378x views

Pemprov Papua dorong adanya data instansi

"Data itu digunakan mulai dari proses menyusun rencana pembangunan daerah, melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan," katanya.
Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia Ani Rumbiak (Foto: Antara Papua/Hendrina Dian Kandipi)
ANTARA
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Guna mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendorong adanya ketersediaan data dari instansi terkait.

Staf Ahli Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia Annie Rumbiak di Jayapura, Rabu, (25/10/2017), mengatakan data merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah daerah dalam upaya perumusan kebijakan. 

"Data itu digunakan mulai dari proses menyusun rencana pembangunan daerah, melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan," katanya.

Menurut Annie, terkait proses perencanaan pembangunan daerah, ada beberapa yang perlu diperhatikan di antaranya perencanaan dan kebijakan pemerintah daerah yang belum sepenuhnya didukung dengan data dan informasi yang cukup.

"Masih dijumpai data yang berbeda di kabupaten/kota dengan data di provinsi, akibatnya penyusunan rencana (program/kegiatan) hanya dilandasi dari keinginan dan rutinitas atau kewajiban, tidak dilandasi atau didasari pada permasalahan yang ada," ujarnya.

Dia menuturkan gubernur sendiri telah memerintahkan kepada Kepala Bappeda provinsi dan Kepala Bappeda di kabupaten/kota untuk terus meningkatkan koordinasi, konsolidasi serta penguatan sumber daya dalam rangka mewujudkan ketersediaan data melalui Unit Pelaksana Teknis.

"Salah satu indikator untuk mengukur kinerja adalah tersedianya data yang valid dan diperbaharui sesuai sektornya masing-masing," katanya lagi.

Dia menambahkan demikian pula usulan kabupaten/kota ke musrembang provinsi harus disertai dengan data yang mendukung usulan dimaksud, khususnya usulan dana 80 persen Otonomi Khusus bagi kabupaten dan kota. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemprov Papua sebut tujuh BUMD tidak menguntungkan

Selanjutnya

Di Kabupaten Asmat, Gubernur ajak lestarikan budaya

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4914x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4250x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2476x views
Polhukam |— Selasa, 16 Oktober 2018 WP | 2431x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe