Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. KK pengaruhi berkurangnya pajak PTFI ke Pemprov Papua
  • Kamis, 26 Oktober 2017 — 17:55
  • 467x views

KK pengaruhi berkurangnya pajak PTFI ke Pemprov Papua

"Untuk Kabupaten Mimika, kewajiban yang sudah disetor Freeport sejak 2015-2017 kurang lebih 152.468.397 juta dolar Amerika. Itu dari royalti, iuran tetap, pajak karyawan, PBB dan lainnya. Dana transfer ke daerah  dari Freeport kurang lebih 326.642.028 juta dolar Amerika," kata Mandenas, Kamis (26/10/2017). 
Pertemuan Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas dengan Vice Presiden PTFI Bidang Pajak, Rini di Kantor Pusat PTFI di Jakarta pekan lalu - Yan P Mandenas. Dok 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas mengatakan, tahun ini penerimaan Pemprov Papua dari pajak PT Freeport Indonesia (PTFI) berkurang dibanding 2015 dan 2016. Ini disebabkan stabilitas Freeport, karena kini sedang berlangsung negosiasi perpanjangan kontrak karya (KK) dengan Pemerintah Indonesia.

Menurutnya, ketika bertemu Vice Presiden Direktur PTFI, Toni Wenas dan Vice Presiden PTFI Bidang Pajak, Rini di Kantor Pusat PTFI di Jakarta, 19 dan 20 Oktober, ia meminta manajemen perusahaan tambang asal Amerika itu menyampaikan laporan pajak tahunan kepada Pemprov Papua sejak 2015. 

Ia mengatakan, 2015, pembayaran pajak PTFI kepada Pemprov Papua senilai 27 juta dolar Amerika, 2016 senilai 28,486 juta dolar Amerika, dan tahun ini hanya 15,959 juta dolar Amerika. Total pembayaran pajak Freeport sejak 2015 hingga kini senilai 71,472 juta dolar Amerika lebih.

"Untuk Kabupaten Mimika, kewajiban yang sudah disetor Freeport sejak 2015-2017 kurang lebih 152.468.397 juta dolar Amerika. Itu dari royalti, iuran tetap, pajak karyawan, PBB dan lainnya. Dana transfer ke daerah  dari Freeport kurang lebih 326.642.028 juta dolar Amerika," kata Mandenas, Kamis (26/10/2017). 

Katanya, manajemen PTFI menyampaikan, setelah kontrak karya tuntas, Freeport akan fokus pada galian tambang bawah tanah. Namun ini akan berdampak pada menurunnya pajak kepada daerah, apalagi ada beberapa aturan terbaru, dan perubahan keputusan terkait peraturan perundangan yang sudah diputusakan Mahkamah Konstitusi, khusus untuk pajak kendaraan.

"Tapi untuk royalti dan lain-lain akan disesuaikan dengan hasil produksi Freeport. Saya juga minta Freeport ketika menyetor dan pembayaran pajak setiap tahun harus transparan. Kalau bisa data pembayaan pajak dipublikasikan, sehingga publik tahu," ujarnya. 

Menurutnya, selain membicarakan pajak, pada pertemuan dengan manajemen PTFI, juga membahas terkait pelaksanaan PON XX, 2020 di Papua. PTFI diminta membangun fasilitas PON di beberapa kota yang sudah ditentukan sebagai pelaksana PON Papua. 

"Saya sudah minta Freeport tidak hanya fokus di Timika. Prinsipnya vice presiden direktur Freeport siap saat kami minta mereka untuk membangun venue PON di beberapa kota," ucapnya.

Katanya, untuk tahapan selanjutnya, ia akan meminta gubernur dan ketua DPR Papua bertemu pihak Freeport, karena hingga kini pemerintah masih kesulitan anggaran untuk membangun beberapa venue PON.

"Masalah pembayaran pajak air permukaan itu bisa dinegosiasikan dengan Freeport, kira-kira Papua butuh berapa untuk uang tunai dan berapa untuk fasilitas penunjang pelaksanaan PON. Kita butuhkan anggaran kurang lebih Rp 11 trilun, dan minimal beban sedikit berkurang. Kita minta Freeport tangani beberapa pembangunan, minimal bisa berkurang Rp3-4 trilun," katanya.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (Kaban PPD) Provinsi Papua Gerson Jitmau mengatakan, Pemprov Papua meminta manajemen PTFI segera melunasi kewajiban tunggakan pajak air permukaan kepada Pemprov Papua senilai Rp5,6 triliun, terhitung sejak 2011-2017.

Ia mengatakan, kewajiban membayar tunggakan pajak air permukaan di areal tambang PTFI sesuai putusan Pengadilan Niaga Jakarta, 18 Januari 2017.

"Freeport telah memakai air permukaan mencapai 115 debit per detik selama 2011 hingga 2017. Tunggakan pajak tersebut harus disetor langsung ke kas daerah Pemprov Papua," kata Gerson belum lama ini. (*)

loading...

Sebelumnya

Kasus pencucian uang, Polda Papua tahan mantan Bupati Tolikara

Selanjutnya

PTUN dinilai tak berhak batalkan perdasi minol di Papua 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe