Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. PTUN dinilai tak berhak batalkan perdasi minol di Papua 
  • Kamis, 26 Oktober 2017 — 18:02
  • 722x views

PTUN dinilai tak berhak batalkan perdasi minol di Papua 

"Ini yang dianggap majelis hakim PTUN tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Bukan Perdasi Nomor 15 Tahun 2017 yang dibatalkan," kata Ruben, Rabu (25/10/2017).
Ilustrasi pemusnahan miras oleh Pemprov Papua beberapa waktu lalu - Jubi.Dok
Arjuna Pademme
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Papua, Ruben Magai mengatakan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura tidak berhak membatalkan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelarangan peredaran minuman beralkohol (minol) di Papua.

Ia mengatakan, pasca-PTNU Jayapura memenangkan gugatan seorang penjual minol di Jayapura, Theresia Sumendap, yang mengajukan beberapa materi gugatan berkaitan dengan perdasi minol, banyak kalangan yang berpikir perdasi minol sudah tidak berlaku. 

Menurutnya, yang harus dilihat adalah materi gugatan yang dikabulkan, terkait surat perintah tugas Gubernur Papua nomor 300/1534/Set yang ditetapkan, 9 Februari lalu dan upaya paksa, penyitaan, dan pemusnahan barang. 

"Ini yang dianggap majelis hakim PTUN tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Bukan Perdasi Nomor 15 Tahun 2017 yang dibatalkan," kata Ruben, Rabu (25/10/2017).

Katanya, jika surat keputusan (SK) seorang kepala daerah, peraturan gubernur atau hal berkaitan dengan administrasi dibawa ke ranah PTUN itu wajar. Tapi untuk membatalkan sebuah produk hukum misalnya perdasi, PTUN bahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekalipun tidak dapat melakukan itu. 

"Yang punya kewenangan terkait pembatalan produk hukum adalah Mahkamah Agung (MA). Kemendagri fungsinya hanya administrasi dan verifikasi. Kalau ada yang menganggap perdasi minol dibatalkan PTUN itu keliru, karena kewenangan itu ada di MA," ujarnya. 

Menurutnya, sebelum Pemprov Papua dan DPR Papua mengesahkan perdasi minol, terlebih dahulu telah dilakukan berbagi kajian dan ini merupakan turuan dan UU Otsus Papua. 

"Kalau mau disesuaikan dengan aturan dan undang-undang lain, itu tidak akan nyambung. Kalaupun di kabupaten/kota terlebih dahulu memiliki perda pembatasan minol, tapi ketika perdasi diberlakukan, perda itu gugur dengan sendirinya. Tidak perlu dicabut, tapi harus menyesuaikan," katanya. 

Gubernur Papua, Lukas Enembe memastikan perdasi pelarangan peredaran monil tetap berlaku di Papua, meski PTUN Jayapura mengabulkan beberapa materi gugatan yang diajukan seorang pemilik toko minol. 

Ia mengatakan, Pemprov Papua tak akan menempuh upaya banding terhadap putusan itu. Dasar penerbitan perdasi minol adalah UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus).

"Banding untuk apa, kita punya UU Otsus yang lebih tinggi. UU Otsus itu memberi kewenangan Papua mengurus dirinya sendiri," kata Lukas Enembe pekan lalu. (*)

loading...

Sebelumnya

KK pengaruhi berkurangnya pajak PTFI ke Pemprov Papua

Selanjutnya

Sektor lain di Papua akan dikembangkan untuk PAD

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe