Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Ekonomi
  3. APBD direncanakan akan gunakan nontunai 
  • Minggu, 29 Oktober 2017 — 19:30
  • 571x views

APBD direncanakan akan gunakan nontunai 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua akan berperan aktif dalam Gerakan Nasional Nontunai dengan pelaksanaan penggunaan kartu kredit untuk belanja pemerintah. Pelaksanaan transaksi nontunai pada pemerintah daerah dilakukan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran.
Jalan santai dalam rangka peringatan Hari Oeang ke-71 yang diikuti oleh pegawai KPN, DJPB, DJP, dan insan perbankan di Jayapura dan sekitarnya - Jubi/Sindung
Sindung Sukoco
sindung@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua akan berperan aktif dalam Gerakan Nasional Nontunai dengan pelaksanaan penggunaan kartu kredit untuk belanja pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua, Syarwan, disela-sela pengingatan Hari Oeang ke-71 di Jayapura, Sabtu (28/10/2017).

Syarwan menuturkan tujuan dilaksanakannya program penggunaan kartu kredit untuk belanja pemerintah adalah meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan serta meminimalisir uang palsu. 

"Kami sudah mulai dari semua pembiayaan dana APBN. Semua sudah pakai nontunai yaitu transfer tanpa tunai langsung rekening. Sisi penerimaan negara kami desain semua setoran dengan nontunai seperti internet banking, EDC, transfer, dan kartu kredit sehingga kemajuan IT kita optimalkan,” jelasnya. 

Untuk di daerah pegunungan, kata Syarwan, pihaknya akan terus mendorong meski hanya untuk pembiayaan APBN dan nantinya APBD sehingga akan mengurangi penggunaan tunai.

“Meski tak ada target dari pusat, tetapi kami sudah mulai dari dana-dana besar dan juga dana desa juga akan menggunakan nontunai,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Papua akan mengimplementasikan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ yang menyatakan bahwa pelaksanaan transaksi nontunai pada pemerintah daerah dilakukan paling lambat 1 Januari 2018 meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua,  Elia I. Loupatty, mengatakan pihaknya ditugaskan mengikuti rapat sekda seluruh Indonesia di Jakarta, Jumat (11/8/2017) lalu, diantaranya mengikuti sosialisasi perlunya transaksi keuangan nontunai di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. 

“Dan ini akan lebih optimal memerangi KKN - Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme,” ujarnya. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Shopping Rally Honda untuk pelanggan loyal

Selanjutnya

Meski mahal, pembeli sirih tidak berkurang

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe