Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Pemerintah dianggap tak bisa desak PTFI lunasi utang ke Pemprov Papua
  • Minggu, 29 Oktober 2017 — 18:22
  • 834x views

Pemerintah dianggap tak bisa desak PTFI lunasi utang ke Pemprov Papua

"Pemerintah pusat juga seakan diam saja. Ini karena pemerintah pusat juga terlibat menandatangani kontrak karya (KK) Freeport, sehingga tidak dapat berbuat banyak, karena kontrak karya itu yang menjadi acuan pihak manajemen Freeport dalam pembayaran pajak," kata Ruben Magai kepada Jubi pekan lalu.
Ilustrasi aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia - Jubi.Dok 
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Ketua Tim Ad Hoc Pemprov Papua untuk kelebihan bayar pajak PT Freeport Indonesia (PTFI), Ruben Magai mengatakan, pemerintah Indonesia tak berdaya memaksa Freeport membayar utang tunggakan pajak air permukaan kepada Pemprov Papua senilai Rp5,6 triliun sesuai putusan utusan Pengadilan Niaga Jakarta, 18 Januari 2017.  

Ia mengatakan, meski telah kalah di Pengadilan Niaga Jakarta, namun hingga kini PT Freeport Indonesia belum juga membayar kewajibannya kepada Pemprov Papua.

"Pemerintah pusat juga seakan diam saja. Ini karena pemerintah pusat juga terlibat menandatangani kontrak karya (KK) Freeport, sehingga tidak dapat berbuat banyak, karena kontrak karya itu yang menjadi acuan pihak manajemen Freeport dalam pembayaran pajak," kata Ruben Magai kepada Jubi pekan lalu.

Menurutnya, berbagai masalah PT Freeport selama ini, ditutupi dengan status politik Papua. Namun kini satu persatu rahasia yang selama ini tersembunyi terkait Freeport mulai terungkap, termasuk kelebihan bayar pajak PTFI kepada pemerintah pusat selama ini sebesar 10 persen dari seharusnya yaitu 25 persen, sejak 1991. 

"Pemerintah pusat perlu mengambil langkah dengan berbagai masalah yang terjadi selama ini. Selama ini pemerintah pusat bertindak seolah pemilik kekayaan alam Papua. Siapa sebenarnya pemilik area tambang Freeport, apakah pemerintah pusat atau suku Amungme dan Kamoro," ujarnya.

Katanya, selama ini dalam investasi Freeport, tidak melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, investor, dan masyarakat pemilik ulayat atau tanah. Ke depan ia harap tiga pihak ini berperan. Bagaimana investor berinvestasi, pemerintah menyiapkan administrasi misalnya perizinan, dan masyarakat adat yang membuat kontrak kerja.

"Masyarakat adat dapat berapa persen, investor berapa persen, dan pemerintah menerima pajak. Fungsi ini yang tidak jalan selama ini," katanya. 

Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas mengatakan, hasil pertemuannya dengan Toni Wenas, Vice Presiden Direktur FI dan Rini, Vice Presiden FI Bidang Pajak, dua pekan lalu di Kantor Pusat Freeport di Jakarta mengatakan, manajemen PTFI menyatakan siapa membayar, namun bertahap, tidak sekaligus. 

"Tapi Pemprov Papua tidak setuju dengan cara pembayaran itu, karena ingin dibayarkan sekaligus," kata Mandenas.

Selain itu menurutnya, PT Freeport juga membutuhkan perhitungan matang untuk membayar kewajibannya, karena ada perbedaan perhitungan antara manajemen perusahaan emas dan tembaga asal Amerika itu dengan Pemprov Papua. Versi Pemprov Papua yang harus dibayar Freeport Rp5,6 triliun, sedangkan Freeport ingin perhitungan sesuai peraturan perundang-undangan. 

"Freeport berharap, kalau mereka membayar dalam kondisi perusahaan kini, mereka bayar pokok pajaknya saja, senilai Rp2,7 triliun, tidak termasuk denda, mereka siap. Itu hasil diskusi saya dengan manajemen Freeport ketika itu," ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Kematian warga Samenage terindikasi pelanggaran HAM

Selanjutnya

Pengelolaan Bank Papua diharap jangan hanya bergantung saham pemda

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe